TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa telah ditunjuk sebagai Presiden Suriah untuk fase transisi dan konstitusi negara telah ditangguhkan pada hari Rabu (29/1/2025).

Setelah resmi ditunjuk sebagai presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa menggelar pidato pertamanya pada hari Kamis (30/1/2025).

“Saya berdiri di hadapan Anda hari ini setelah 54 hari pembebasan kolektif kita, pembebasan Suriah dari belenggu rezim kriminal yang telah membebani kita selama beberapa dekade,” kata Al-Sharaa, menandai berakhirnya 54 tahun salah satu rezim paling represif dalam sejarah Suriah, dikutip dari Anadolu Anjansi.

Ia mengawali pidatonya dengan berjanji akan membuat Suriah bangkit kembali.

“Saya berbicara kepada Anda hari ini bukan sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai seorang pelayan bagi bangsa kita yang terluka, bertekad untuk mencapai persatuan dan kebangkitan Suriah,” jelasnya.

Ahmed al-Sharaa kemudian mengungkapkan peta jalan untuk masa depan negara tersebut pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Dalam pidatonya,  Al-Sharaa menjelaskan bahwa langkah pertama dalam proses transisi ini adalah pembentukan dua komite utama. 

Baca juga: Al-Sharaa Mengatakan akan Membentuk Pemerintahan Inklusif dan Parlemen Sementara

Komite pertama bertugas untuk memilih parlemen yang lebih kecil yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara selama periode transisi.

Komite kedua, yang tidak kalah penting, akan mempersiapkan konferensi dialog nasional, yang diharapkan menjadi platform untuk diskusi mendalam tentang masa depan politik Suriah.

Kemudian ia menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan berjanji menerapkan pemerintahan transisi yang komprehensif.

"Pembentukan pemerintahan transisi yang komprehensif yang mewakili keragaman Suriah, termasuk pria, wanita, dan pemuda, untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara sampai pemilihan umum yang bebas dan adil dapat berlangsung," tambahnya.

Pemerintahan ini akan berfungsi untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara yang telah rusak akibat konflik, hingga akhirnya pemilihan umum yang bebas dan adil dapat diadakan.

Al-Sharaa juga menjelaskan bahwa setelah pembentukan komite-komite tersebut, langkah selanjutnya adalah penyusunan deklarasi konstitusional yang akan menjadi dasar hukum bagi seluruh proses transisi. 

Ini diharapkan menjadi rujukan yang jelas bagi langkah-langkah selanjutnya, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi aspirasi rakyat Suriah.