TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada yang salah dengan gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, setelah usulan Trump itu menuai kritik internasional yang luas.

"Saya pikir ini akan menciptakan masa depan yang berbeda bagi setiap orang," kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Rabu (5/2/2025).

"Ide sebenarnya adalah membiarkan warga Gaza yang ingin pergi. Maksud saya, apa salahnya dengan itu? Mereka bisa pergi, lalu mereka bisa kembali, dan mereka bisa pindah dan kembali. Namun, Anda harus membangun kembali Gaza," lanjutnya.

Dalam wawancara itu, Netanyahu mengatakan Israel masih berkomitmen untuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas sehingga tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel. 

Sebelumnya, Netanyahu bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025).

"Amerika Serikat akan mengambil alih Jalur Gaza, meratakannya, dan membangunnya kembali," kata Donald Trump dalam konferensi pers bersama Netanyahu. 

Ia juga mengusulkan untuk merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, sementara AS mengambil alih Jalur Gaza untuk membangunnya kembali sesuai standar AS.

Gagasan Donald Trump itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Mesir dan Yordania serta negara-negara lain.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklarifikasi pernyataan Donald Trump dengan mengatakan kepada wartawan pada Rabu (5/2/2025).

"Warga Palestina akan  direlokasi untuk sementara karena daerah kantong tersebut (Jalur Gaza) merupakan lokasi pembongkaran," katanya. 

"Tidak ada air bersih. Tidak ada listrik. Presiden ingin orang-orang ini hidup dengan damai," kata Karoline Leavitt dari podium ruang pengarahan.

Baca juga: Donald Trump: Semua Orang Suka Usulan Saya soal AS Ambil Alih Jalur Gaza

Reaksi Internasional Kecam Donald Trump

Pernyataan Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza dan pengambil alihan Jalur Gaza oleh AS telah memicu kecaman dari berbagai negara.

Negara-negara tersebut menganggap usulan Donald Trump merupakan pembersihan etnis dan mengecualikan pendapat rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Pemerintah Palestina, melalui Presiden Mahmoud Abbas dan perwakilannya di PBB, menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak tinggal di tanah air mereka dan menolak segala bentuk pemindahan paksa.

Hamas juga mengutuk keras usulan Trump, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa tindakan semacam itu melanggar hukum internasional.

Liga Arab menolak gagasan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum yang dapat memicu ketidakstabilan di Timur Tengah.

Sejumlah negara, termasuk Yordania, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan China, menekankan pentingnya hak rakyat Palestina atas wilayah mereka serta menolak pemindahan paksa.

Negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol juga menolak usulan Trump dan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Selain itu, Rusia, Brasil, Indonesia, Irlandia, Australia, dan Afghanistan turut mengecam rencana tersebut.

Mereka menekankan bahwa Gaza adalah tanah bagi warga Palestina dan bahwa solusi terbaik adalah penyelesaian konflik melalui pendekatan dua negara yang menghormati hukum internasional.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)