Sara Duterte Tanggapi Pemakzulan terhadap Dirinya, Klaim sebagai Korban Dendam Politik

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte baru-baru ini menghadapi pemakzulan yang diajukan oleh anggota parlemen.

Sara didakwa atas ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, The Guardian melaporkan.

Dia juga terjerat tuduhan korupsi skala besar dan penyalahgunaan dana publik.

Menanggapi tuduhan tersebut, Sara Duterte membantah segala dakwaan.

Dia menuduh pemakzulan ini merupakan bagian dari "dendam politik", BBC melaporkan.

Dendam politik ini menurutnya ditujukan untuk melemahkan posisinya dalam politik Filipina.

Sementara Duterte belum memberikan komentar langsung mengenai hasil pemungutan suara, saudaranya, Paolo Duterte, yang juga anggota parlemen ikut berkomentar.

Paolo menyatakan bahwa tindakan pemakzulan ini merupakan "penganiayaan politik yang jelas" terhadap mereka.

Jika pemakzulan diterima dan Duterte dinyatakan bersalah, ia akan menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan.

Selain itu, pemakzulan tersebut akan menghalangi Duterte untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028, mengingat konstitusi Filipina melarang seseorang yang dimakzulkan untuk memegang jabatan publik.

215 anggota DPR Filipina Dukung Pemakzulan

Baca juga: DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor

Pemakzulan terhadap Sara Duterte dilakukan setelah lebih dari 215 anggota DPR Filipina memberikan suara mendukungnya, BBC melaporkan.

Tuduhan yang dihadapi Duterte melibatkan dugaan penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dolar, serta ancaman terhadap Presiden Marcos.

Pada November 2023, dalam sebuah konferensi pers daring, Sara Duterte mengungkapkan bahwa ia menghubungi seseorang untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya terbunuh.

Meski kemudian ia menjelaskan kalau pernyataan tersebut bukan ancaman langsung.

Akan tetapi pernyataannya memicu penyelidikan serius.