TRIBUNNEWS.COM - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

China

Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

"Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza," kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

"Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza," imbuh dia.

Baca juga: Netanyahu Tutup Kuping, Instruksikan IDF Susun Rencana Relokasi Warga Gaza Sesuai Perintah Trump

Malaysia

Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

"Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka," terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

Iran

Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

"Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya," kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

"Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan," ujar Baghaei.

Indonesia

Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina," demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 

Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

Baca juga: Relokasi Industri ke Indonesia Dinilai Sangat Menguntungkan di Tengah Kenaikan Pajak AS

6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

"Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan," tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

"Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional," ungkapnya.

"Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru," katanya.

Prancis

Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

Spanyol

Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

"Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab," katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)