Druze Suriah Sepakat dengan Damaskus untuk Berintegrasi ke Dalam Lembaga Negara

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Suriah dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Druze di provinsi selatan Suwayda untuk berintegrasi ke dalam lembaga-lembaga negara, sumber-sumber lokal yang berbicara dengan surat kabar Al-Araby yang berbasis di Qatar melaporkan pada 11 Maret.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Damaskus dan suku Kurdi di timur laut Suriah, dan serangkaian pembantaian terhadap suku Alawi di pesisir negara tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan yang dituduhkan, 300 personel keamanan dari pemerintah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Damaskus akan dikerahkan ke provinsi Suwayda yang mayoritas penduduknya Druze.

Selain itu, 600 warga Druze setempat yang pernah menjadi anggota kepolisian di bawah pemerintahan Suriah sebelumnya di bawah Presiden Bashar al-Assad akan dikembalikan ke jabatan mereka di kepolisian.

Pemerintah Suriah telah menunjuk seorang komandan polisi baru dan seorang wakil di Suwayda. Sumber yang berbicara dengan surat kabar Qatar menyatakan seorang wakil akan dipilih dari populasi Druze di provinsi tersebut.

Awal bulan ini, pasukan keamanan Suriah bentrok dengan orang-orang bersenjata Druze setempat di pinggiran kota Damaskus, Jaramana.

Daerah pinggiran kota, yang didominasi oleh minoritas agama Druze Suriah, merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Suriah, termasuk umat Kristen dan Muslim Sunni yang mengungsi dari bagian lain negara itu selama perang 14 tahun yang dimulai pada tahun 2011.

Sejak HTS menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad dan mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada bulan Desember, mereka tidak diizinkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Jaramana. Kota tersebut malah dilindungi oleh milisi Druze setempat yang mengoperasikan pos pemeriksaan di pintu masuknya.

Perjanjian antara Druze dan Damaskus muncul setelah kesepakatan serupa yang ditandatangani dengan Kurdi Suriah, yang menikmati otonomi luas di timur laut negara itu.

Pada hari Senin, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi setuju untuk bergabung dengan militer Suriah, serta menyerahkan kendali atas penyeberangan perbatasan, penjara, dan ladang minyak kepada pihak berwenang di Damaskus.

Mazloum Abdi, komandan SDF, menyebut perjanjian tersebut sebagai “kesempatan nyata untuk membangun Suriah baru.”

Perjanjian ini mengakui suku Kurdi sebagai “komunitas pribumi” di Suriah, namun menolak aspirasi suku Kurdi untuk merdeka.

Kesepakatan itu juga mengharuskan para pemimpin Kurdi untuk membantu pasukan keamanan Suriah memerangi sisa-sisa tentara Suriah sebelumnya di bawah kepemimpinan Assad.