Pasang Badan, Hongaria Tolak Eksekusi Surat Perintah ICC, Netanyahu Bebas Berkunjung

Partai Hijau Eropa juga menyerukan agar Netanyahu ditangkap dan diadili di ICC.

Wakil ketua Partai Hijau Eropa, Ciaran Cuffe, mengecam Orban.

Ia menilai Orban mengabaikan aturan hukum internasional dan menyamakannya dengan kebijakan dalam negerinya yang sering dikritik oleh Uni Eropa, dikutip dari Al Jazeera.

Dikecam Sebagai Penghinaan terhadap Hukum Internasional

Kelompok hak asasi manusia berbasis di Gaza, Al Mezan, meminta Hongaria untuk menangkap Netanyahu selama kunjungannya.

Mereka mengkritik kegagalan Hongaria dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota ICC dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap Statuta Roma.

“Kegagalan menangkapnya adalah pelanggaran serius terhadap kewajiban Statuta Roma Hongaria & pesan yang jelas para tersangka penjahat perang diterima di Uni Eropa,” tulis Al Mezan di media sosial.

Kelompok HAM ini juga mendesak Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mengutuk pelanggaran tersebut jika kunjungan Netanyahu tetap berlangsung tanpa penangkapan.

Mereka menegaskan hal ini mencederai prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan internasional.

Tuduhan ICC terhadap Netanyahu

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan tuduhan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant secara sadar merampas barang-barang esensial bagi penduduk sipil Gaza.

Barang-barang tersebut termasuk makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar.
Israel menolak semua tuduhan tersebut.

Mereka mengklaim dakwaan ICC bermotif politik dan didorong oleh antisemitisme, Reuters melaporkn,

Hongaria Diperkirakan Akan Keluar dari ICC

Dalam kunjungan ini, Hongaria diperkirakan akan mengumumkan penarikan diri dari ICC.

The Times of Israel melaporkan langkah ini telah dipertimbangkan sejak surat perintah terhadap Netanyahu dikeluarkan.

Jika benar terjadi, ini akan menjadi pukulan bagi upaya ICC dalam menegakkan keputusan hukumnya, The Times of Israel melaporkan.

Netanyahu dan Orban memiliki hubungan dekat dan sering dikritik karena kebijakan mereka terhadap peradilan serta masyarakat sipil.