Peninjauan juga dilakukan atas status Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak pimpinan Sharaa yang kini memerintah sebagian wilayah barat laut Suriah.

Departemen Keuangan AS melaporkan telah menghapus 518 individu dan entitas Suriah dari daftar sanksi.

Sanksi yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Caesar—yang menarget pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang—masih memerlukan evaluasi tambahan untuk bisa dicabut.

“Kami akan melihat kriteria penangguhan untuk Undang-Undang Caesar,” kata seorang pejabat senior AS kepada Reuters.

Reaksi dan Kekhawatiran HAM

Sementara pemerintah Suriah merayakan keputusan ini, beberapa aktivis HAM mengingatkan kekerasan sektarian belum sepenuhnya berhenti.

Pembantaian, penculikan, dan intimidasi terhadap minoritas Alawite pro-Assad masih terjadi di beberapa wilayah yang dikuasai mantan pejuang pemberontak.

Gedung Putih menegaskan pihaknya akan terus memantau kondisi HAM di Suriah dan mendorong akuntabilitas atas kekejaman masa lalu.

Harapan AS untuk Stabilitas

Baca juga: Enggan Perang, Ahmed Al-Sharaa Benarkan Suriah Gelar Pembicaraan Tak Langsung dengan Israel

Trump dan pejabat AS menekankan pelonggaran sanksi bertujuan membuka jalan bagi pembangunan kembali tanpa memperkuat aktor-aktor berbahaya.

Utusan Khusus AS untuk Suriah Thomas Barrack menyebut pencabutan sanksi sebagai puncak proses panjang dan detail untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan aman.
“Suriah perlu diberi kesempatan, dan itulah yang terjadi,” ujarnya.

Dilansir laman resmi Gedung Putih, Washington menegaskan akan memantau komitmen Suriah untuk:

• Normalisasi hubungan dengan Israel
• Menangani teroris asing
• Mengelola kamp penahanan ISIS
• Melarang kelompok teroris Palestina

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)