Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Partai Shas Tarik Menterinya dari Pemerintah Israel, Susul Partai Yahudi Haredi 'UTJ'

Partai Shas aliran Yahudi Ultra-Orotodoks tarik menterinya dari pemerintah Israel setelah gagal mengesahkan RUU pengecualian wamil bagi siswa yeshiva.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Partai Shas Tarik Menterinya dari Pemerintah Israel, Susul Partai Yahudi Haredi 'UTJ'
Instagram @b.netanyahu
NETANYAHU - Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan Instagram-nya pada 10 Desember 2024 yang menuliskan terima kasih kepada pendukung Israel. Pada 16 Juli 2025, Partai Shas menarik anggotanya yang menjadi menteri dari pemerintah Israel, namun masih bergabung koalisi Netanyahu. 

Namun di saat yang sama, ia menekankan Shas tidak akan melawan koalisi, dengan mengatakan, "Kami tidak akan bekerja sama dengan kubu kiri."

Sebelumnya, faksi Agudat Yisrael yang merupakan bagian dari UTJ, juga mengundurkan diri.

Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah mitranya, Degel HaTorah, mengambil langkah serupa. 

Faksi Degel Hatorah dan Agudat Yisrael sama-sama merupakan bagian dari Partai UTJ yang memiliki tujuh kursi di Knesset (parlemen Israel).

Shas saat ini hanya menarik anggotanya dari posisi menteri di pemerintahan Israel tanpa menarik diri dari koalisi maupun bergabung dengan oposisi.

Jika Shas yang beranggotakan 11 orang menarik diri dari koalisi yang berkuasa, koalisi tersebut akan kehilangan mayoritas di Knesset, yang jumlahnya tidak kurang dari 61 anggota dari 120.

Berdasarkan sistem parlementer di Israel, ada sejumlah dampak jika koalisi kehilangan mayoritas di Knesset, salah satunya mosi tidak percaya dapat diajukan oleh oposisi untuk menggulingkan pemerintah.

Rekomendasi Untuk Anda

Keputusan Shas, meski tidak sejauh UTJ, menunjukkan kedua partai tersebut mencoba menekan agar koalisi Netanyahu dapat memenangkan RUU untuk mengecualikan siswa yeshiva dari wajib militer.

Selama beberapa dekade, kaum Yahudi Ultra-Ortodoks atau Haredi telah menikmati pengecualian dari wajib militer Israel, yang diwajibkan bagi sebagian besar warga negara lainnya.

Namun, pengecualian ini telah menjadi isu kontroversial nasional, terutama di kalangan masyarakat sekuler dan kelompok nasionalis.

Mahkamah Agung Israel sebelumnya memerintahkan agar pemerintah mencabut pengecualian ini karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas