TRIBUNNEWS.COM - Rusia dan Ukraina sepakat melanjutkan pertukaran tawanan perang dalam pertemuan singkat di Istanbul, Turki pada Rabu (23/7/2025).

Meski demikian, kedua negara ini gagal mencapai kesepakatan terkait gencatan senjata dan kemungkinan pertemuan tingkat presiden.

Pertemuan berlangsung hanya 40 menit. Hal ini menjadikan sesi paling singkat dari seluruh perundingan sebelumnya.

"Kami telah mencapai kemajuan di jalur kemanusiaan, namun belum ada kemajuan dalam penghentian permusuhan," kata kepala delegasi Ukraina, Rustem Umerov, dikutip The Guardian.

Ukraina mengusulkan pertemuan langsung antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin sebelum akhir Agustus, sebagai upaya membuka jalan diplomatik yang lebih konkret.

Umerov mengatakan, persetujuan terhadap proposal ini akan menjadi sinyal bahwa Moskow siap bersikap konstruktif. Namun, pihak Rusia belum menyambut usulan tersebut.

Kepala delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, menilai pertemuan antar kepala negara sebaiknya hanya dilakukan untuk menandatangani kesepakatan akhir, bukan membuka ulang seluruh pembahasan.

Ia juga kembali menawarkan serangkaian gencatan senjata singkat selama 24 hingga 48 jam, khusus untuk evakuasi jenazah.

Sebaliknya, Ukraina menginginkan gencatan senjata yang lebih panjang dan menyeluruh.

Pertukaran Tawanan dan Jenazah Disepakati

Meski buntu soal gencatan senjata, kedua pihak sepakat untuk menukar setidaknya 1.200 tawanan perang dari masing-masing pihak.

Baca juga: Rusia Pesimis dalam Negosiasi Putaran Ketiga dengan Ukraina

Rusia juga menawarkan pengembalian 3.000 jenazah tentara Ukraina, sebagai bagian dari kesepakatan kemanusiaan lanjutan.

Medinsky menambahkan, Moskow sedang meninjau daftar 339 anak Ukraina yang diklaim diculik oleh Rusia.

Ia membantah tuduhan itu dan menyebut anak-anak tersebut dipindahkan demi keselamatan mereka selama perang.

"Beberapa anak telah dipulangkan. Sisanya akan dikembalikan jika orang tua atau wali sah ditemukan," ujarnya, dikutip dari CBC News.

Umerov menyambut kemajuan tersebut, namun kembali menekankan pentingnya pembebasan warga sipil, termasuk anak-anak.