Iran menyatakan, tetap terbuka untuk membahas tingkat pengayaan, namun menegaskan haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai adalah “tidak bisa dinegosiasikan”.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam wawancara dengan IRNA menyebut pembahasan mengenai perpanjangan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 sebagai “tidak berdasar”.

Resolusi 2231 menetapkan mekanisme bertahap untuk pelaksanaan JCPOA, termasuk penghapusan sanksi nuklir secara bertahap jika Iran mematuhi komitmennya.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) diberi mandat untuk melakukan verifikasi ketat terhadap program nuklir Iran.

Selain itu, resolusi ini juga mencakup pembatasan aktivitas rudal balistik dan transfer senjata dalam Annex B.

Kepala IAEA Rafael Grossi pada hari yang sama mengatakan bahwa Iran telah memberi sinyal kesediaan memulai kembali diskusi teknis terkait program nuklir.

“Kami sedang merencanakan konsultasi teknis terlebih dahulu, yang kemudian dapat berlanjut ke level yang lebih tinggi,” ujar Grossi dalam pernyataan di Singapura, dikutip Reuters.

Namun, hubungan Iran dan IAEA menegang sejak akhir Juni, ketika Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak permintaan Grossi untuk menginspeksi situs nuklir yang rusak akibat serangan.

Araghchi menyebut permintaan tersebut “tidak berarti dan mungkin bermotif jahat”.

Baca juga: Iran Izinkan Tim IAEA Kunjungi Teheran, tapi Tolak Akses ke Lokasi Nuklir

Jika sanksi PBB kembali diberlakukan, hal ini dikhawatirkan akan semakin mengisolasi Iran dan memperburuk kondisi ekonominya yang telah tertekan.

Iran sebelumnya memperingatkan bahwa mereka dapat keluar dari perjanjian nonproliferasi nuklir global sebagai respons atas tekanan tersebut.

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)