Arab Saudi Rilis Hasil Konferensi Solusi 2 Negara Palestina-Israel di PBB

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan mengumumkan pengesahan dokumen akhir konferensi solusi dua negara tentang penyelesaian masalah Palestina dan Israel, yang diadakan di markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Konferensi yang digelar selama dua hari tersebut dihadiri oleh lebih dari 20 negara anggota PBB.

"Hasil konferensi mencerminkan proposal komprehensif di seluruh aspek politik, keamanan, kemanusiaan, ekonomi, dan hukum, serta narasi strategis untuk membentuk kerangka kerja yang komprehensif dan dapat diimplementasikan guna mewujudkan solusi dua negara dan mencapai perdamaian serta keamanan bagi semua," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, pada Selasa (29/7/2025) malam.

Pada hari kedua dan terakhir konferensi solusi dua negara, Faisal bin Farhan meminta negara-negara anggota untuk mendukung dokumen akhir sebelum penutupan sidang ke-79 Majelis Umum PBB.

Ia menyatakan dokumen akhir menetapkan komitmen terhadap solusi dua negara, di mana Negara Palestina didirikan di samping Israel, dengan perbatasan yang aman dan diakui secara internasional.

Komitmen tersebut mencakup komitmen masyarakat internasional terhadap solusi dua negara melalui tekanan politik kepada semua pihak terkait, terutama tekanan terhadap Israel.

Isi dokumen akhir dari konferensi tersebut yang paling menonjol adalah menekankan kesepakatan negara-negara penandatangan untuk mengambil tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Hal itu diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil, damai dan langgeng untuk Israel dan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Pernyataan itu juga mengutuk semua serangan yang dilancarkan oleh pihak mana pun terhadap warga sipil, termasuk serangan tanpa pandang bulu, serangan terhadap objek sipil, dan tindakan provokasi, hasutan, dan penghancuran, lapor Al Arabiya.

Mereka mengutuk serangan dalam Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), terhadap wilayah pemukiman Israel pada 7 Oktober 2023.

Mereka juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza dan infrastruktur sipil, serta pengepungan yang menyebabkan kelaparan yang parah.

Baca juga: Solidaritas Tanpa Sekat, Bantuan Senilai Rp13 Miliar dari Indonesia Diterima 162 Ribu Warga Gaza

Selain itu, hasil konferensi menegaskan bahwa penangkapan tahanan dilarang berdasarkan hukum internasional dan menolak tindakan paksa untuk mengubah teritorial atau demografi, termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Prancis dan Arab Saudi selaku ketua konferensi, serta Brasil, Mesir, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Meksiko, Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Turki, Inggris, Uni Eropa dan Liga Arab.

Sementara Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), mengecam konferensi tersebut yang disebutnya sebagai propaganda.

"Ini adalah aksi publisitas yang muncul di tengah upaya diplomatik yang rumit untuk mengakhiri konflik. Alih-alih mempromosikan perdamaian, konferensi ini justru akan memperpanjang perang, membuat Hamas semakin berani, dan memberi imbalan atas hambatannya serta melemahkan upaya nyata untuk mencapai perdamaian," tulis Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tammy Bruce, dalam laman resminya, Senin (28/7/2025).