TRIBUNNEWS.COM - Keputusan kabinet keamanan Israel untuk merebut kendali penuh atas Kota Gaza telah memicu gelombang kecaman internasional yang meluas, menggema di seluruh dunia.

Langkah ini, yang diumumkan sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan niat serupa untuk seluruh Jalur Gaza, dipandang sebagai eskalasi berbahaya yang akan memperdalam jurang kehancuran kemanusiaan, mendorong pengungsian massal di tengah krisis kelaparan yang semakin parah.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah tokoh politik Israel yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Desember 2022, setelah sebelumnya memimpin negara tersebut dalam beberapa periode sejak 1996.

Ia merupakan pemimpin Partai Likud dan dikenal sebagai perdana menteri Israel yang paling lama menjabat dalam sejarah.

Netanyahu memiliki latar belakang militer sebagai komandan unit elit Sayeret Matkal dan pendidikan tinggi di MIT, Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyuarakan kekhawatiran yang mendalam.

Sementara Presiden Dewan Uni Eropa, Antonio Costa, menegaskan bahwa keputusan ini harus membawa "konsekuensi" serius terhadap hubungan Uni Eropa-Israel.

Di sisi lain, Arab Saudi memberikan kecaman paling keras dengan menuduh Israel melakukan "kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis" terhadap warga Palestina, mempertegas penolakan global atas tindakan yang dianggap melanggar norma kemanusiaan.

Berikut adalah reaksi dunia terhadap rencana Israel, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera. 

Reaksi dari Organisasi Internasional dan Negara-negara

• Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan "sangat khawatir" dengan keputusan Israel.

  Keputusan ini dinilai menandai eskalasi berbahaya dan berisiko memperdalam konsekuensi bencana yang sudah ada.

  Guterres kembali mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

• Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menegaskan, "Rencana Pemerintah Israel untuk mengambil alih sepenuhnya Jalur Gaza yang diduduki secara militer harus segera dihentikan."

  Hal ini disebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional dan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

• Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa mengatakan keputusan ini "harus memiliki konsekuensi bagi hubungan Uni Eropa-Israel,".

  Ia mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali.

• Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyerukan hal serupa di akun X miliknya.
• Para menteri luar negeri Australia, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris mengutuk rencana tersebut dalam pernyataan bersama.

  Mereka memperingatkan bahwa itu berisiko "melanggar hukum humaniter internasional," membahayakan nyawa para sandera, dan meningkatkan risiko pengungsian massal.

 Respon Negara-negara Timur Tengah dan Asia

• Arab Saudi "dengan tegas mengecam keras kegigihan otoritas pendudukan Israel dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap saudara-saudara Palestina," menurut pernyataan kementerian luar negerinya.
• Kementerian Luar Negeri Turki menyerukan masyarakat internasional untuk mencegah rencana itu, yang disebutnya bertujuan mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
• Mesir mengutuk keputusan itu "dengan sekeras-kerasnya," menyebutnya sebagai "pelanggaran nyata dan tidak dapat diterima terhadap hukum internasional."
• Tiongkok menyatakan "kekhawatiran serius" dan mendesak Israel untuk "segera menghentikan tindakan berbahayanya."

  Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina.

• Indonesia juga menyatakan "mengutuk keras keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Gaza," yang dinilai membahayakan prospek perdamaian di Timur Tengah dan memperburuk krisis kemanusiaan.
• Pakistan mengecam "dengan tegas" rencana Israel, menyebutnya "eskalasi berbahaya" yang akan menggagalkan prospek perdamaian.
• Qatar dan Yordania juga memperingatkan bahwa keputusan ini menandai eskalasi berbahaya.
• Uni Emirat Arab menekankan bahwa menegakkan hak-hak rakyat Palestina adalah "keharusan moral, kemanusiaan, dan hukum."
• Iran mengecam rencana tersebut sebagai "tanda jelas lainnya dari niat khusus rezim Zionis untuk membersihkan Gaza secara etnis dan melakukan genosida terhadap warga Palestina."

 Reaksi dari Israel dan Lembaga Kemanusiaan

• Menteri Pertahanan Israel Katz menanggapi reaksi dunia dengan pernyataan tegas: "negara-negara di seluruh dunia yang mengutuk dan mengancam sanksi tidak akan melemahkan tekad kami."