Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan mengeluarkan "Formulir Persetujuan Layanan Pemuda" yang kontroversial yang tampaknya memobilisasi siswa sekolah menengah atas untuk pertahanan sipil, yang menyebabkan kepanikan di kalangan orang tua.

Anggota parlemen oposisi mengkritik latihan Han Kuang tahun ini — yang menampilkan komponen pertahanan sipil yang signifikan — sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan ketakutan publik akan kehancuran nasional yang akan datang. 

Mereka juga mengusulkan amandemen Undang-Undang Pertahanan Sipil dan Undang-Undang Mobilisasi Nasional pada tahun 2024. Amandemen ini akan mencegah warga sipil mendukung operasi militer defensif.

Laporan terbaru menemukan bahwa polarisasi politik di Taiwan melemahkan efektivitas mobilisasi seluruh masyarakat. 

Tanpa dukungan lintas partai untuk pertahanan sipil, perencanaan mobilisasi, upaya terkait ketahanan, dan program keterlibatan publik menghadapi hambatan yang signifikan. 

Oleh karena partai oposisi memegang mayoritas posisi kepemimpinan kabupaten dan kota, keterlibatan tingkat lokal dalam ketahanan seluruh masyarakat berjalan tidak konsisten. 

Beberapa politisi menuduh kelompok pertahanan sipil mengambil keuntungan dari ketegangan lintas Selat dan menjanjikan penyelidikan.