Mesir Latih Pasukan Keamanan Palestina, Rekrut 10.000 Anggota di Akademi Militer

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, menghadiri pertemuan internasional di markas besar PBB di New York pada Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini digelar di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80 dan Konferensi Solusi Dua Negara.

Madbouly hadir sebagai ketua delegasi tingkat tinggi mewakili Presiden Abdel Fattah El-Sisi, bersama Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, Menteri Luar Negeri Mesir Abdel Aati Badr, serta sejumlah pejabat Arab dan asing.

Dalam pidatonya, Madbouly menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron atas undangan menghadiri pertemuan tersebut.

Ia juga memuji langkah bersejarah Prancis yang baru saja mengakui Negara Palestina.

Madbouly menegaskan bahwa hanya lembaga resmi Palestina yang berhak memegang senjata.

"Kami mendukung adanya jaminan keamanan bagi pihak Palestina dan Israel, melalui dukungan internasional. Hal ini tentu saja berlaku untuk ketiadaan peran Hamas, atau faksi Palestina lainnya, dalam memerintah Jalur Gaza. Sebaliknya, semua faksi bersenjata harus menyerahkan senjata mereka kepada otoritas yang sah, yaitu Otoritas Palestina," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa konflik Palestina tidak bisa hanya dilihat dari sisi keamanan, melainkan harus diselesaikan lewat solusi politik yang adil dan berkelanjutan.

Untuk itu, Mesir telah memulai program pelatihan bagi pasukan keamanan Palestina.

"Mesir telah memulai prosedur untuk melatih pasukan keamanan Palestina, dan kami siap untuk memperluas ini dengan dukungan masyarakat internasional," kata Madbouly.

Lebih jauh, ia menegaskan kesiapan Mesir untuk mendukung pembentukan pemerintahan Palestina dan mengembalikan Otoritas Palestina ke Jalur Gaza.

Baca juga: Janji Trump ke Pemimpin Arab: AS Akan Larang Israel Caplok Tepi Barat

Ia juga menekankan dukungan Mesir terhadap kerangka yang diajukan Amerika Serikat dan disepakati Israel terkait pembentukan negara Palestina, meski menurutnya detail teknis misi internasional hanya bisa dibahas setelah ada kesepakatan politik.

Madbouly menutup pidatonya dengan menegaskan kembali dukungan Mesir terhadap solusi dua negara dengan Palestina di perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Ia menolak keras upaya penggusuran rakyat Palestina dan menekankan pentingnya gencatan senjata segera, pemberian bantuan kemanusiaan, serta kesepakatan pertukaran tahanan.

"Di sisi lain, Mesir siap mendukung segala upaya pembentukan misi internasional untuk mendukung pengembalian Otoritas Palestina ke Jalur Gaza dan pembentukan Negara Palestina," tegasnya, lapor Al Jazeera.

Jaminan Keamanan