Mimpi Trump Raih Piagam Nobel Kandas, Dinilai Gagal Bawa Perdamaian Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Mimpi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025 tampaknya menghadapi rintangan besar.

Meski Presiden AS itu berulang kali menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian dunia, para pengamat menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan rekam jejak kebijakannya.

Komite Nobel Norwegia pun diperkirakan tidak akan memasukkan Trump ke dalam daftar kandidat utama penerima penghargaan bergengsi itu tahun ini.

Proyeksi ini bukan tanpa alasan, pasalnya tingkat probabilitas kemenangan Presiden Amerika Serikat itu anjlok tajam.

Mengutip laporan Newsweek probabilitas kemenangan Trump anjlok dari 4,9 persen menjadi hanya 2,7 persen di pasar taruhan internasional.

Penurunan ini menandakan turunnya kepercayaan publik dan para pengamat terhadap klaim Trump sebagai sosok “pembawa perdamaian dunia”.

Kebijakan Trump Bertentangan dengan Nilai Nobel

Para analis menilai, penurunan peluang tidak lepas dari rekam jejak kebijakan luar negeri Trump yang kerap memicu ketegangan internasional.

Ini karena Kebijakan luar negeri dan domestik Donald Trump dinilai bertolak belakang dengan prinsip dasar Nobel Perdamaian, yaitu mendorong perdamaian global, kerja sama antarnegara, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut laporan Reuters, selama masa kepemimpinannya, Trump mengambil sejumlah langkah yang justru memperburuk ketegangan internasional.

Baca juga: Daftar Pemenang Nobel 2025: 6 Nama Telah Diumumkan untuk Bidang Fisiologi atau Kedokteran dan Fisika

Salah satu yang paling disorot adalah keputusannya menarik Amerika Serikat dari berbagai perjanjian dan lembaga internasional, seperti Paris Agreement tentang perubahan iklim dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Langkah tersebut justru dinilai melemahkan solidaritas global di tengah krisis planet dan pandemi.

Selain itu, Trump juga secara terbuka mendukung operasi militer Israel di Gaza, meski tindakan tersebut menuai kecaman internasional dan dianggap melanggar hukum humaniter.

Sikapnya yang condong membela kebijakan keras Tel Aviv dipandang menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.

Lebih lanjut kebijakan “America First” yang menjadi ciri khas pemerintahannya juga dikritik keras karena menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas kerja sama global.

Para pengamat menilai pendekatan itu mengikis kepercayaan antarnegara dan memperlebar jurang konflik geopolitik.