Sebagai perdana menteri, Murayama dikenal dengan semboyan “politik ramah rakyat” (people-friendly politics).

Ia mendirikan Dana Kompensasi Mantan Wanita Penghibur, memberlakukan Undang-Undang Bantuan Penyintas Bom Atom, serta turut menyelesaikan kasus penyakit Minamata, simbol pencemaran industri di Jepang.

Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai tantangan besar, termasuk Gempa Besar Hanshin (Kobe) 1995 dan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo oleh sekte Aum Shinrikyo.

Pemerintahannya sempat dikritik karena dinilai lambat dalam menangani krisis tersebut.

Murayama juga mengubah arah kebijakan Partai Sosialis dengan mengakui konstitusionalitas Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) serta menegaskan kepatuhan terhadap Perjanjian Keamanan Jepang–AS — langkah yang memicu perdebatan di dalam partainya sendiri.

Pada Januari 1996, setelah 555 hari menjabat, Murayama secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya.

Ia kemudian pensiun dari politik pada 2000.

Konsisten Suarakan Energi Hijau di Masa Tua

Di masa tuanya, Murayama tetap aktif menyuarakan isu lingkungan.

Pada Januari 2022, ia bersama empat mantan perdana menteri Jepang — Junichiro Koizumi, Morihiro Hosokawa, Naoto Kan, dan Yukio Hatoyama — menandatangani surat bersama kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menolak kebijakan yang menggolongkan energi nuklir sebagai investasi hijau.

Surat tersebut menegaskan pandangannya bahwa ketergantungan pada energi nuklir adalah kebijakan yang merusak masa depan.

Atas dedikasi dan kontribusinya, Murayama menerima sejumlah penghargaan, termasuk Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers pada tahun 2006 — salah satu tanda kehormatan tertinggi di Jepang.

Murayama meninggalkan warisan sebagai tokoh sederhana dari latar rakyat kecil yang berhasil mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan Jepang, tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya.