Ringkasan Berita:

• AS mengusulkan pembagian Gaza menjadi “zona hijau” untuk rekonstruksi dan “zona merah” yang tetap hancur, dipisahkan garis kuning yang kini dikuasai Israel.
• The Guardian melaporkan rencana ini masih cair dan memicu kekhawatiran global, termasuk soal Pasukan Stabilisasi Internasional yang belum jelas negara pendukungnya.
• Lebih 80 persen bangunan Gaza rusak, sementara bantuan terhambat.

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mengusulkan pembagian Gaza menjadi dua wilayah jangka panjang.

Pertama, zona hijau yang berada di bawah kendali militer Israel dan pasukan internasional untuk memulai rekonstruksi.

Kedua zona merah yang dibiarkan tetap hancur setelah dua tahun perang.

The Guardian melaporkan rencana ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan militer AS serta keterangan sejumlah sumber yang mengetahui proposal tersebut.

Zona hijau dan zona merah akan dipisahkan oleh “garis kuning”.

Garis kuning ini merupakan batas yang ditetapkan Israel ketika melakukan penarikan sebagian pasukan pada fase pertama gencatan senjata yang ditengahi AS bulan lalu.

Pasukan asing rencananya akan dikerahkan di sisi timur Gaza bersama tentara Israel, sementara jutaan warga Palestina tetap terdesak di wilayah yang lebih sempit.

Seorang pejabat AS mengakui rencana tersebut masih sangat cair.

“Idealnya semuanya utuh, tapi itu aspirasi. Ini akan memakan waktu dan tidak mudah,” ujarnya.

Pejabat itu juga mengonfirmasi bahwa proposal lama AS tentang pembangunan kamp “komunitas aman alternatif” telah dibatalkan.

Rencana pembagian Gaza memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen Washington dalam mengubah gencatan senjata menjadi penyelesaian politik permanen.

Baca juga: TNI Siap Terjunkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Tinggal Menunggu Mandat PBB

Sumber AS menyebut pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) merupakan inti dari rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald Trump, akan tetapi belum ada konsensus negara mana yang bersedia mengirim pasukan.

Dokumen yang dilihat The Guardian sempat mencantumkan potensi pengerahan ratusan tentara Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan negara-negara Nordik.

Sejumlah pejabat Eropa menilai rencana itu “tidak realistis”, terutama setelah pengalaman panjang mereka di Irak dan Afghanistan.

Hanya Italia yang menyatakan kemungkinan kontribusi.