Amandemen tersebut, mengatur bahwa perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan dapat disahkan dengan sekutu non-NATO oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Luar Negeri.

MNNA pertama yang ditetapkan adalah Australia, Mesir, Israel, Jepang, dan Korea Selatan.

Pada tahun 1996, sekutu utama non-NATO menerima manfaat militer dan finansial tambahan ketika Pasal 2321k ditambahkan ke dalam Judul 22 Kitab Undang-Undang Amerika Serikat (juga dikenal sebagai Pasal 517 Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961).

Ketentuan ini memasukkan negara-negara MNNA ke dalam sejumlah pengecualian yang sebelumnya hanya berlaku bagi anggota NATO dalam Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata.

Amandemen tersebut, juga memberi wewenang kepada Presiden AS untuk menetapkan suatu negara sebagai MNNA, berlaku 30 hari setelah Kongres diberi pemberitahuan.

Ketika diberlakukan, undang-undang ini menetapkan lima negara awal sebagai sekutu utama non-NATO dan menambahkan Selandia Baru ke dalam daftar.

Skema Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat

Selain NATO dan Major Non-NATO Ally (MNNA), Amerika Serikat memiliki berbagai skema hubungan internasional lainnya, terutama di bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi.

Beberapa di antaranya mencakup Strategic Partnership dan Free Trade Agreements (FTA).

Strategic Partnership atau Mitra Strategis Komprehensif AS adalah negara yang menjalin hubungan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat untuk kerja sama luas dan jangka panjang di berbagai sektor.

Contohnya meliputi kemitraan dengan Indonesia, Vietnam, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Mengutip situs resmi Departemen Luar Negeri AS, kemitraan ini melampaui diplomasi tradisional karena mencakup kolaborasi mendalam di bidang ekonomi, keamanan, teknologi, iklim, hingga hubungan antarmasyarakat.

Baca juga: Siapa Jamal Khashoggi? Jurnalis Saudi Kembali Jadi Sorotan Imbas Kunjungan MBS ke AS

Sementara itu, Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang mengatur kewajiban tertentu terkait perdagangan barang dan jasa, perlindungan investor, serta hak kekayaan intelektual, di antara topik-topik lainnya.

Bagi Amerika Serikat, seperti dijelaskan dalam situs resmi International Trade Administration (ITA), tujuan utama FTA adalah mengurangi hambatan ekspor AS, melindungi kepentingan bisnis AS di luar negeri, dan meningkatkan supremasi hukum di negara mitra.

Saat ini, Amerika Serikat memiliki 14 FTA yang mencakup 20 negara.

FTA membantu perusahaan memasuki dan bersaing di pasar global melalui tarif nol atau lebih rendah serta berbagai ketentuan lain yang mendukung perdagangan.

Meskipun spesifikasi tiap FTA berbeda-beda, secara umum perjanjian ini bertujuan mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terprediksi serta transparan.

Hal tersebut, membuat perusahaan AS dapat mengekspor produk dan layanan ke pasar mitra dagang dengan lebih mudah dan biaya yang lebih rendah.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)