Ringkasan Berita:

• Pemerintah Jepang berencana memberlakukan Pajak Khusus Pertahanan mulai 2027, menaikkan pajak penghasilan individu 1 persen untuk mendukung anggaran pertahanan 2% GDP. 
• Kebijakan ini menuai pro dan kontra, dianggap sebagian warga sebagai “pajak militer,” sementara pemerintah menekankan urgensi keamanan regional.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang mempersiapkan penerapan pajak baru bernama 防衛特別所得税 (Boue Tokubetsu Shotokuzei) atau Pajak Khusus Pertahanan.

Kebijakan ini dirancang untuk mendukung peningkatan anggaran pertahanan Jepang sesuai keputusan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menargetkan belanja pertahanan sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP).

"Apabila jadi, nantinya pada tahun 2027 rakyat pribadi akan dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 1 persen. Saat ini masih dalam pembahasan, dan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai pajak militer di Jepang sehingga banyak yang menolak," ujar seorang politisi senior Jepang kepada Tribunnews.com, Rabu (4/12/2025).

Rencana ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan Asia Timur, khususnya terkait Taiwan, Laut China Timur dan aktivitas militer Tiongkok dan Korea Utara.

Mulai Berlaku Tahun 2027?

Menurut dokumen reformasi pajak terbaru, Pajak Khusus Pertahanan direncanakan mulai berlaku pada tahun fiskal 2027.

Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti karena masih dalam tahap penyusunan teknis dan pembahasan politik.

Baca juga: Kapal Nelayan Terbalik di Okinawa Jepang, Seorang WNI Hilang

Jika diberlakukan, pajak ini akan menambah beban income tax (所得税) yang dibayarkan warga Jepang.

Besaran kenaikan yang dibahas sekitar 1?ri total pajak penghasilan.

Selain pajak individu, pemerintah juga menyiapkan 防衛特別法人税 (Pajak Khusus Perusahaan) yang lebih dulu diberlakukan bagi perusahaan sebagai sumber pendanaan tambahan untuk pertahanan.

Menutup Kebutuhan Anggaran Pertahanan

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanan.

Target pemerintah adalah menaikkan belanja pertahanan hingga 2?ri GDP, mengikuti standar NATO.

Kebutuhan anggaran tambahan diperkirakan mencapai triliunan yen setiap tahun, sehingga pemerintah memerlukan sumber pembiayaan baru selain penyesuaian APBN atau utang.