Bantah Jerman, Rusia Sebut Tak Minat Bangkitkan Uni Soviet

Ringkasan Berita:

• Kremlin mengatakan Putin tidak berminat untuk membangkitkan Uni Soviet, membantah perkataan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
• Putin menyayangkan etnis Rusia yang terpecah di wilayah pecahan Soviet, namun bukan berarti ingin membangkitkan Soviet.
• Beberapa bulan lalu, Friedrich Merz mengatakan Putin ingin memulihkan wilayah Soviet.

TRIBUNNEWS.COM - Kremlin membantah pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz yang menuduh Rusia ingin membangkitkan Uni Soviet.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan kembali pandangan Putin dalam menanggapi klaim tentang ambisi Rusia yang dibuat oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara baru-baru ini dengan ARD.

Ia mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki keinginan untuk memulihkan Uni Soviet.

"Memikirkan kebangkitan Uni Soviet akan dianggap tidak menghormati mitra dan sekutu kita di Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dan bentuk-bentuk integrasi yang lebih maju," ujar Dmitry Peskov, merujuk pada kelompok antarpemerintah negara-negara pasca-Soviet, Selasa (9/12/2025).

Dmitry Peskov mengatakan Putin secara pribadi mengatakan demikian dalam banyak kesempatan.

Ia juga menyebut klaim Friedrich Merz Rusia sedang mempersiapkan serangan terhadap NATO hanyalah omong kosong.

Para pejabat Barat mengklaim Putin terpaku pada kejayaan Uni Soviet yang menganggap keruntuhannya sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20.

Presiden Rusia itu berulang kali mengatakan ia terganggu ketika etnis Rusia mendapati diri mereka terpecah belah oleh batas-batas negara setelah pembubaran Soviet, namun hal itu tidak membuatnya mendorong kebangkitan Soviet, lapor Russia Today.

Friedrich Merz berulang kali menyatakan Putin mungkin berniat membangkitkan Uni Soviet.

Beberapa bulan lalu, ia mengatakan Putin ingin memulihkan wilayah bekas Uni Soviet.

"Ketika Anda mendengarkan Putin, Anda memahami bahwa ia ingin memulihkan bekas Uni Soviet dalam hal wilayah," kata Merz dalam sebuah wawancara dengan LCI pada 30 Agustus 2025.

Baca juga: Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Dipangkas Jadi 20 Poin, Zelensky akan Ungkap Isinya

Pada saat itu, ia memperingatkan perang di Ukraina dapat berlangsung lebih lama, mempertanyakan kesediaan Putin untuk membuat kemajuan dalam perundingan damai.

Pada Februari lalu, kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov, menyatakan Rusia melihat dirinya sebagai sebuah kekaisaran.

Karena itu, menurutnya, Rusia tidak akan berhenti dan akan mencoba melakukan segalanya untuk menaklukkan Ukraina dengan metode militer, politik, dan sosial internal.

Perang Rusia-Ukraina

Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk meluncurkan invasi yang disebutnya "operasi militer khusus" terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022.

Setelah serangan tersebut, Ukraina berupaya melakukan perlawanan hingga perang pecah, memperpanjang konflik kedua negara bertetangga itu sejak bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Ukraina berada di persimpangan geopolitik setelah merdeka dari Uni Soviet, dilema untuk mempertahankan kedekatan dengan Rusia atau mempererat hubungan dengan negara-negara Barat.

Sejak tahun 2002, negara tersebut mulai menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan aliansi pertahanan NATO dan disusul dengan keinginannnya menjadi anggota Uni Eropa.

Sementara itu, Rusia merasa terancam dengan kedekatan Ukraina dengan negara-negara Barat, serta perbedaan orientasi politik, klaim wilayah, dan upaya memperkuat identitas nasional membuat hubungannya dengan Ukraina semakin rapuh.

Ketegangan kedua negara memuncak saat Revolusi Maidan pada tahun 2014, di mana gelombang protes besar terjadi di Ukraina dan berhasil menggulingkan presidennya yang dianggap terlalu pro-Rusia, seperti dijelaskan Al Jazeera.

Di tengah ketegangan itu, Rusia merebut Krimea dan mendukung kelompok separatis di Donbas, sehingga memicu konflik berkepanjangan di timur Ukraina.

Setelah upaya negosiasi yang panjang dan berulang kali gagal meredakan ketegangan, Rusia meluncurkan invasi pada tahun 2022 dengan alasan melindungi warga keturunan Rusia dan mencegah Ukraina semakin mendekat ke NATO.

Negara-negara Barat mengecam invasi Rusia terhadap Ukraina, hingga mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Kyiv baik secara militer mau pun politik.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)