Ringkasan Berita:

• Tensi politik Jepang dan China makin memanas seiring dengan sikap agresif China yang telah memetakan skenario serangan militer terhadap Jepang.
• Inisiatif Jepang mendinginkan tensi politik tidak digubris China dan China cenderung meningkatkan eskalasi ketegangan dengan melakukan berbagai manuver.
• Indonesia diminta tetap menjaga netralitas sikap politiknya terhadap kawasan Asia Timur terutama menyikapi memanasnya konflik Jepang-China

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perairan Asia Timur kini memanas seiring dengan meningkatnya tensi politik antara China dan Jepang.

China tidak suka  sikap Jepang yang dianggap campur tangan tentang Taiwan yang oleh China sampai saat ini dianggap tetap sebagai bagian dari kedaulatan negaranya.

Terbaru, pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menganggap skenario serangan Republik Rakyat China (RRC) kepada Taiwan sebagai sebuah situasi ancaman bagi negaranya dan kemudian direspons secara agresif oleh RRC.

Upaya Jepang untuk mendinginkan suasana tidak digubris China.

Sebaliknya, China cenderung meningkatkan eskalasi ketegangan dengan melakukan berbagai manuver, termasuk meminta warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang, pemberhentian impor makanan laut dari Jepang, serta melakukan berbagai aktivitas militer di dekat Kepulauan Senkaku yang berpotensi menambah runyam keadaan.

Keadaan makin memanas seiring tindakan China mengunci radar pengendali tembakan pesawat tempur mereka ke arah pesawat Jepang di dekat kepulauan Okinawa.

Beberapa pemerhati Hubungan Internasional, pemerhati China, serta praktisi dan pakar pertahanan, berpandangan bahwa Indonesia harus tetap mengedepankan netralitas dalam menghadapi situasi di atas.

Sementara itu, penting pula bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militer agar tetap siap menghadapi berbagai situasi.

Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayor Jenderal TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, SIP., M.Sc mengakui bahwa kompleksitas keamanan di kawasan Asia Pasifik meningkat sebagai akibat dari rivalitas antara China dan Jepang yang sedang berlangsung.

Peningkatan ketegangan itu berpotensi membawa implikasi penting bagi Indonesia, salah satunya karena baik di Taiwan maupun Jepang terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jumlah cukup besar.

“Di Taiwan misalnya jumlah resmi penduduk asal Indonesia adalah sekitar 300.000 jiwa, tetapi terdapat juga WNI dengan status tidak legal di sana, dengan jumlah mencapai 400.000 jiwa,” tutur Mayjen Oktaheroe dalam diskusi panel berjudul “Menghadapi Risiko Eskalasi di Indo Pasifik: Strategi Indonesia Menjaga Kepentingan Nasional di Tengah Rivalitas China-Jepang,” yang diselenggarakan oleh FSP Unhan RI bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), di Jakarta, 8 Desember 2025.

Implikasi lain yang berpotensi timbul adalah adanya gangguan jalur pelayaran strategis dan rantai pasok global serta potensi perluasan dinamika konflik menjadi konflik proksi di kawasan Asia Tenggara.

Mayjen Oktaheroe menilai bahwa Indonesia harus tetap menjaga netralitas dengan berpegang pada prinsip non-blok, serta menjalin persahabatan dengan semua pihak.

Ia mendorong agar Indonesia memanfaatkan peran sentral ASEAN sebagai stabilizer kawasan.

Selain itu, perwira tinggi TNI yang pernah mengenyam pendidikan pascasarjana di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura itu menjelaskan pentingnya Indonesia membangun postur pertahanan yang fleksibel dan berbasis ancaman, serta penyesuaian doktrin dan struktur organisasi untuk menghadapi rivalitas antara China dan Jepang.

“Selama ini kita selalu menyebut bahwa terdapat musuh dari utara, tetapi utara yang mana? Itu masih belum jelas,” tuturnya. Mayjen Oktaheroe juga menyebut perlunya Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Diskusi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan Inovasi dan Teknologi UnHan RI, Laksamana Muda TNI Buddy Suseto, S.E., M.Si (Han)., Ph.D dan dihadiri pula Wakil Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia (Waasintel TNI), Laksamana Pertama TNI Oka Wirayudhatama.

Tampil sebagai pembicara, Laksma Oka menjelaskan arti strategis Taiwan dalam kancah geopolitik di Asia Timur.

“Lokasi Taiwan berada dalam ‘rantai pertahanan pertama’ pertahanan China dalam menghadapi kekuatan yang mungkin menyerang negara itu,” tuturnya.

Pada sisi ekonomi, Taiwan dinilai memiliki arti yang sangat penting bagi rantai pasokan semikonduktor global.

 “Industri semikonduktor Taiwan memiliki kwalitas yang lebih baik dari China dan produk-produk negara lain,” paparnya.

Sedangkan dari sudut pandang intelijen, Taiwan dipandang sebagai simpul aktivitas intelijen dan peringatan diri kawasan. “Taiwan adalah titik bagi kekuatan luar kawasan untuk mengamati China,” katanya.

Laksma Oka sependapat atas adanya potensi dampak peningkatan eskalasi kawasan Asia Timur bagi Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya karena Indonesia masih memiliki ketergantungan pada perdagangan dengan Jepang dan China, termasuk dengan Taiwan.

“Adanya saling ketergantungan diduga mencegah perang. Oleh karenanya salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh ASEAN dan Indonesia adalah menciptakan situasi saling ketergantungan itu,” ujarnya.

Laksma Oka juga menekankan pentingnya Indonesia menciptakan ‘ambiguitas strategis’ sehingga membuat kubu-kubu yang saling bersaing mengalami kesulitan untuk menilai keberpihakan Indonesia.

“Bila kami di Bali sedang berselancar di laut, yang paling kami khawatirkan adalah bila dua ombak bertemu.

Demikian juga Indonesia dalam berselancar di antara kekuatan besar. Kita harus berupaya agar kedua ombak tersebut tidak bertemu,” katanya merujuk pada strategi mendayung di antara dua karang yang selama ini dinilai sebagai strategi jitu dalam politik luar negeri Indonesia.

Pengajar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Chaula Rininta Anindya, PhD, menjelaskan respons agresif China terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang di atas.
Menurutnya, respons yang mencakup aspek diplomasi, ekonomi, dan keamanan itu bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan China.

“China pernah melakukan strategi serupa ketika berada dalam situasi konflik dengan Korea Selatan mengenai penempatan ‘Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi’ (THAAD) sekitar satu dasawarsa lalu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, saat itu China juga melakukan himbauan bagi warganya untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan, melakukan pelarangan terhadap produk dan entertainment asal Korea, melakukan penutupan pusat belanja asal Korea, yaitu Lotte, di China, serta melakukan tekanan militer dengan mengirim pesawat China memasuki zona pertahanan Korea Selatan. 

Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya di akhir diskusi panel di atas juga memberi penjelasan mengapa China merespons pernyataan Perdana Menteri Jepang dengan sangat keras.

“Pertama, isu Taiwan merupakan isu sensitif bagi Beijing karena berkaitan erat dengan legitimasi Partai Komunis China (PKC), upaya China mengambil kembali apa yang mereka anggap sebagai ‘teritorial yang hilang’ (lost territories), serta pengakuan dari negara lain terhadap apa yang China anggap sebagai kedaulatannya,” kata dia.

Namun menurut pria yang mengajar pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, alasan kedua mengapa China begitu agresif adalah karena Jepang merupakan sosok yang dikonstruksi oleh China sebagai sosok antagonis melalui narasi sejarah dan budaya populer di China.

Selain itu, menurutnya, situasi internal China juga memainkan peran penting di balik sikap keras China.

“Kondisi dalam negeri China tidak sedang dalam keadaan terbaik. Selain situasi ekonomi yang sempat mengalami perlambatan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat pula peristiwa yang berpotensi mempengaruhi situasi politik, seperti pemecatan beberapa pejabat tinggi militer maupun sipil,” tegas Johanes.

Oleh karenanya, ia menduga Beijing merasa penting untuk menggalang dukungan nasionalisme dari rakyatnya.

“Eskalasi ketegangan dengan Jepang dapat menjadi bahan bakar bagi penggalangan nasionalisme semacam itu,” katanya.

Johanes juga mendukung sikap netralitas serta strategi bebas dan aktif yang diterapkan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“China dulu dikenal sebagai negara yang menekankan kerendahan hati (low profile), tetapi sejak kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China berubah menjadi lebih asertif, bahkan cenderung agresif. Apa yang akan terjadi bila China menjadi semakin dominan tanpa adanya kekuatan penyeimbang?" kata Johanes.

Pandangan menarik juga diungkapkan oleh Profesor Anak Agung Banyu Perwita. Ia menuturkan pentingnya memahami sudut pandang China dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh tentang postur geopolitik di Asia Timur dan Asia Tenggara saat ini.

Bagi akademisi yang akrab disebut sebagai  Prof Banyu ini, China tahu persis bahwa ASEAN tidak bersatu. Selain itu, China juga dinilai memiliki kepentingan terhadap keamanan di Selat Malaka.

Yang juga menarik, Prof Banyu berpandangan bahwa sangat mungkin China sedang mengeksploitasi sikap netralitas dari negara-negara Asia Tenggara.

“Sikap tidak condong ke Amerika Serikat atau pun ke Beijing, tetapi bisa sedikit miring ke China, nampaknya merupakan sikap yang diinginkan China,” tuturnya.

Meski demikian, Prof Banyu juga mendukung sikap netralitas Indonesia dalam menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung. Pada sisi lain, ia menekankan pentingnya Indonesia untuk mengedepankan nasionalisme ekonomi secara selektif, termasuk berupaya membangun kemandirian ekonomi (self-sufficiency) secara selektif.