Dengan diizinkannya sistem pembayaran eksternal, biaya tersebut berpotensi ditekan dan harga aplikasi serta item digital bisa menjadi lebih murah bagi konsumen.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Jepang Tembus 558.900 Orang

Harapan dan Kekhawatiran

Pakar industri digital Hideaki Yokota dari MM Research Institute menilai UU ini memberi keuntungan bagi pengguna.

“Pengguna akan memiliki lebih banyak pilihan, termasuk aplikasi dengan harga lebih murah serta layanan pencarian dan browser yang minim iklan,” ujar Yokota.

Namun, sejumlah pihak menilai dampaknya tidak akan instan.

Pejabat perusahaan telekomunikasi besar menyebut Google Play dan App Store sudah terlalu mengakar, sehingga toko aplikasi baru sulit bersaing.

Selain itu, muncul pula kekhawatiran soal keamanan.

Presiden KDDI Hiroshi Matsuda mengingatkan bahwa sistem pilihan di awal penggunaan dapat membingungkan pengguna, serta berpotensi membuka celah penyebaran aplikasi berbahaya jika pengawasan toko aplikasi pihak ketiga lemah.

Pengalaman Uni Eropa, yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa, menunjukkan munculnya aplikasi berbahaya dan pelanggaran hak cipta.

Karena itu, pemerintah Jepang menekankan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat.

Menuju Persaingan Digital yang Lebih Adil

Berbeda dengan pendekatan lama yang menghukum setelah pelanggaran terjadi, UU Smartphone Baru menerapkan pra-regulasi, dengan menetapkan praktik terlarang sejak awal. Pelanggaran dapat dikenai sanksi dan denda administratif.

UU ini juga akan ditinjau setiap tiga tahun, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pemerintah Jepang mengakui bahwa pada tahap awal akan terjadi kebingungan dan penyesuaian, namun berharap regulasi ini menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi pengguna dan pengembang aplikasi.

Diskusi  ponsel di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com