Rusia Akhiri Perjanjian Militer Pasca-Soviet dengan Eropa, Zelensky: Pemilu Ukraina Bukan Urusan Putin

 
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Rusia pada Sabtu (20/12/2025) secara resmi memberi wewenang kepada Kementerian Pertahanannya untuk mengakhiri serangkaian perjanjian kerja sama militer bilateral yang ditandatangani dengan beberapa negara Eropa antara tahun 1992 dan 2002.

Daftar penghentian tersebut mencakup perjanjian dengan Jerman, Polandia, dan Norwegia, serta pakta serupa dengan Bulgaria, Rumania, Denmark, Inggris Raya, Belanda, Kroasia, Belgia, dan Republik Ceko.

Baca juga: Dokumen Rahasia 1.200 Halaman Rencana Perang Jerman Lawan Rusia: 800 Ribu Serdadu NATO Bergerak

"Perintah tersebut dipublikasikan di portal hukum resmi pemerintah Rusia," tulis laporan AN, Sabtu.

Hal ini menandai berakhirnya kerangka kerja militer-diplomatik pasca-Perang Dingin di tengah ketegangan geopolitik saat ini.

Perang Ukraina Potensial Melebar ke Bagian Lain Eropa

Sebagai konteks, setelah Perang Dingin berakhir, Rusia dan Eropa sempat mencoba hidup berdampingan lewat kerja sama keamanan. 

Namun, perluasan NATO ke Eropa Timur membuat Rusia merasa terancam.

Ketegangan ini terus meningkat hingga akhirnya meledak dalam konflik Ukraina.

Saat ini, hubungan Rusia dan Eropa lebih didominasi sikap saling cegah dengan kekuatan militer, sementara diplomasi berfungsi terutama untuk mencegah perang yang lebih luas.

Belakangan, NATO menjadi pihak yang menggaungkan kewaspadaan atas sejumlah manuver Rusia di wilayah perbatasan dengan negara-negara anggota mereka.

NATO menilai, Ukraina bukan panggung terakhir bagi Moskow untuk melancarkan invasi.

Sejumlah laporan, mulai dari Estonia, Lithuania hingga Romania menyebut adanya pelanggaran wilayah yang diduga dilakukan Rusia lewat penerobosan drone hingga manuver jet tempur.

Adapun konflik Ukraina mencerminkan kegagalan kerangka keamanan Rusia–Eropa pasca-Perang Dingin.

Bagi Rusia, Ukraina adalah buffer strategis yang tidak boleh sepenuhnya terintegrasi ke NATO.

Bagi Eropa, kedaulatan Ukraina merupakan prinsip tatanan internasional pasca-1991.