Pertahanan Diajarkan Sejak SD, Jepang Diuji soal Netralitas Pendidikan
Jepang berencana bagikan buku putih pertahanan versi anak ke SD sejak 2025, tapi para pendidik khawatir siswa dicekoki sudut pandang militer sepihak
Editor:
Eko Sutriyanto
Nakamura juga mengingatkan bahwa hubungan antarnegara dibangun melalui banyak aspek, seperti diplomasi, pertukaran warga, pendidikan, ekonomi, dan budaya.
Menurutnya, buku tersebut berisiko menanamkan pandangan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya solusi keamanan, tanpa membahas konteks sejarah dan pendekatan non-militer secara memadai.
Nakamura juga mengkritik bagian buku yang menyinggung lemahnya pertahanan Ukraina, karena dinilai hanya mengambil sisi yang menguntungkan narasi penguatan militer Jepang.
Transparansi dan Arah Pendidikan
Perdebatan ini menyoroti pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh memasukkan narasi kebijakan pertahanan ke ruang pendidikan dasar.
"Di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional, Jepang kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara edukasi keamanan nasional dan kebebasan serta netralitas pendidikan anak."
Jumlah Personel Terus Menyusut
Data Kementerian Pertahanan menunjukkan, jumlah personel Japan Self-Defense Forces terus mengalami penurunan. Dari 232.509 personel pada tahun fiskal 2020, angka tersebut turun menjadi 220.252 pada tahun fiskal 2024.
Dalam rencana rekrutmen nasional, kebutuhan tahunan ditetapkan sekitar 20.000 orang pada 2023 dan 15.000 orang pada 2024.
Namun realisasinya hanya sekitar 10.000 orang per tahun, sehingga tingkat pemenuhan terhadap kuota resmi sekitar 247.000 personel berada di bawah 90 persen pada 2024.
Pemerintah mengakui bahwa penurunan angka kelahiran dan kondisi ekonomi turut mempersulit perekrutan. Untuk merespons situasi tersebut, parlemen Jepang pada pertengahan Desember 2025 mengesahkan revisi undang-undang kenaikan gaji bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan personel Pasukan Bela Diri.
QR Code Rekrutmen dalam Buku Anak
Sorotan utama tertuju pada buku putih pertahanan versi anak-anak, yang pada bagian akhir memuat kode QR yang mengarahkan pembaca ke situs resmi rekrutmen Pasukan Bela Diri. Kode serupa juga tercantum dalam edisi sebelumnya.
Secara resmi, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa buku tersebut bukan alat perekrutan langsung dan tidak dimaksudkan untuk mendorong siswa sekolah dasar segera mendaftar. Namun, sejumlah pihak menilai pesan jangka panjangnya tidak bisa diabaikan.
Seorang mantan personel Pasukan Bela Diri Darat menilai penerbitan buku ini tidak lepas dari krisis kekurangan personel.
“Upah di sektor sipil jauh lebih menarik dibanding Pasukan Bela Diri. Situasi ini membuat perekrutan sangat sulit,” ujarnya.