Ringkasan Berita:

• Rencana Kementerian Pertahanan Jepang membagikan buku putih pertahanan versi anak ke SD negeri sejak 2025 memicu perdebatan di dunia pendidikan 
• Banyak dewan pendidikan menolak atau menunda distribusi karena materi dinilai terlalu berat dan berpotensi menanamkan pandangan keamanan yang sepihak 
• Akademisi mengingatkan pendidikan keamanan harus seimbang, tidak hanya menonjolkan kekuatan militer tanpa konteks diplomasi dan sejarah.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Rencana kementerian pertahanan Jepang  membagikan buku putih pertahanan versi anak-anak ke sekolah dasar (SD) negeri sejak 2025 memicu perdebatan di kalangan dunia pendidikan Jepang. 

"Pendidikan keamanan tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan kekuatan militer semata khususnya bagi pelajar SD dan lainnya," tegas Keiko Nakamura, wakil profesor dari Nagasaki University, baru-baru ini.

Menurutnya,  isu keamanan nasional memang penting dikenalkan sejak dini, namun harus disampaikan secara seimbang. 

Kebijakan membagikan buku putih pertahanan Jepang ini memperlihatkan perbedaan sikap tajam antar dewan pendidikan daerah, sekaligus memunculkan kekhawatiran para ahli soal risiko penyampaian sudut pandang keamanan yang sepihak kepada anak-anak.

Buku berjudul “Mudah Dipahami! Pertahanan Jepang – Buku Putih Pertahanan Pertama untuk Anak” disusun untuk siswa sekolah dasar. tingkat atas hingga pelajar SMA. 

Baca juga: Upah Naik tapi Hidup Makin Mahal, Prospek Kepuasan Konsumen Jepang Tidak Pasti

Isinya menjelaskan peran kementerian pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang dengan bahasa sederhana. 

Versi cetak pertama kali diterbitkan pada 2024, setelah sebelumnya hanya tersedia di situs web anak-anak milik kementerian.

Buku setebal 22 halaman penuh warna ini memuat ilustrasi, foto, serta penjelasan tentang pentingnya daya tangkal pertahanan. 

Di dalamnya juga disebutkan secara eksplisit aktivitas militer China, Korea Utara, dan Rusia di sekitar Jepang, serta kebijakan keamanan terbaru seperti kemampuan serangan jarak jauh (stand-off) dan operasi di ranah antariksa serta siber, merujuk pada Strategi Keamanan Nasional yang disahkan kabinet pada akhir 2022.

Sikap Dewan Pendidikan Terbelah

Dalam survei yang dilakukan Mainichi Shimbun terhadap 47 dewan pendidikan prefektur, hanya 25 yang mengaku pernah diajak berkonsultasi oleh Kementerian Pertahanan terkait distribusi buku tersebut. Dari jumlah itu, hanya sekitar enam prefektur yang menyatakan menyetujui pendistribusian ke sekolah dasar.

Alasan persetujuan antara lain karena permintaan datang langsung dari pemerintah pusat. Namun, sebagian besar dewan pendidikan memilih menunda atau menyerahkan keputusan ke tingkat kota/kabupaten, dengan alasan tidak adanya permintaan resmi dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, atau menilai materi buku terlalu sulit bagi siswa sekolah dasar.

Kementerian Pertahanan mengakui bahwa buku hanya dibagikan ke wilayah yang telah mencapai kesepakatan. Untuk daerah yang menyerahkan keputusan ke pemerintah kota/kabupaten, kementerian menyatakan menghentikan upaya distribusi karena rumitnya koordinasi.

Kekhawatiran Akademisi

Nakamura juga mengingatkan bahwa hubungan antarnegara dibangun melalui banyak aspek, seperti diplomasi, pertukaran warga, pendidikan, ekonomi, dan budaya. 

Menurutnya, buku tersebut berisiko menanamkan pandangan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya solusi keamanan, tanpa membahas konteks sejarah dan pendekatan non-militer secara memadai.

Nakamura juga mengkritik bagian buku yang menyinggung lemahnya pertahanan Ukraina, karena dinilai hanya mengambil sisi yang menguntungkan narasi penguatan militer Jepang.

Transparansi dan Arah Pendidikan

Perdebatan ini menyoroti pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh memasukkan narasi kebijakan pertahanan ke ruang pendidikan dasar. 

"Di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional, Jepang kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara edukasi keamanan nasional dan kebebasan serta netralitas pendidikan anak."
Jumlah Personel Terus Menyusut

Data Kementerian Pertahanan menunjukkan, jumlah personel Japan Self-Defense Forces terus mengalami penurunan. Dari 232.509 personel pada tahun fiskal 2020, angka tersebut turun menjadi 220.252 pada tahun fiskal 2024.

Dalam rencana rekrutmen nasional, kebutuhan tahunan ditetapkan sekitar 20.000 orang pada 2023 dan 15.000 orang pada 2024. 

Namun realisasinya hanya sekitar 10.000 orang per tahun, sehingga tingkat pemenuhan terhadap kuota resmi sekitar 247.000 personel berada di bawah 90 persen pada 2024.

Pemerintah mengakui bahwa penurunan angka kelahiran dan kondisi ekonomi turut mempersulit perekrutan. Untuk merespons situasi tersebut, parlemen Jepang pada pertengahan Desember 2025 mengesahkan revisi undang-undang kenaikan gaji bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan personel Pasukan Bela Diri.

QR Code Rekrutmen dalam Buku Anak

Sorotan utama tertuju pada buku putih pertahanan versi anak-anak, yang pada bagian akhir memuat kode QR yang mengarahkan pembaca ke situs resmi rekrutmen Pasukan Bela Diri. Kode serupa juga tercantum dalam edisi sebelumnya.

Secara resmi, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa buku tersebut bukan alat perekrutan langsung dan tidak dimaksudkan untuk mendorong siswa sekolah dasar segera mendaftar. Namun, sejumlah pihak menilai pesan jangka panjangnya tidak bisa diabaikan.

Seorang mantan personel Pasukan Bela Diri Darat menilai penerbitan buku ini tidak lepas dari krisis kekurangan personel.

“Upah di sektor sipil jauh lebih menarik dibanding Pasukan Bela Diri. Situasi ini membuat perekrutan sangat sulit,” ujarnya. 

Ia menilai ada harapan agar anak-anak mulai memandang Pasukan Bela Diri sebagai salah satu pilihan karier di masa depan.

Pandangan serupa disampaikan mantan pejabat Markas Kerja Sama Regional Pasukan Bela Diri. 

Menurutnya, penting bagi anak-anak untuk mengetahui bahwa profesi petugas bela diri setara dengan polisi, pemadam kebakaran, atau atlet, dan menjadi bagian dari edukasi melalui ceramah kebencanaan serta kegiatan di pangkalan militer.

Pandangan Pakar

Namun, langkah ini menuai perhatian kritis dari kalangan akademisi. Keiko Nakamura, dosen madya di Pusat Penghapusan Senjata Nuklir Nagasaki University, menilai eksposur buku putih kepada anak-anak dan generasi muda memang efektif untuk meningkatkan kesadaran.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko lanjutan.
“Ketertarikan terhadap Pasukan Bela Diri dapat melemahkan resistensi publik terhadap peningkatan anggaran pertahanan dan memperkuat anggapan bahwa kekuatan militer adalah kebutuhan utama,” ujarnya.

Diskusi  pertahanan di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com