Ringkasan Berita:

• Jepang mulai serius beralih ke ekspor alutsista seiring meningkatnya ketegangan keamanan Indo-Pasifik 
• Frigat Mogami menjadi terobosan, ditawarkan ke Australia, Selandia Baru, hingga Indonesia dan Asia Tenggara. 
• Perubahan kebijakan ini membuka peluang strategis, sekaligus memicu perdebatan soal stabilitas kawasan dan perlombaan senjata.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Jepang telah lama melarang ekspor senjata. Pada tahun 2014, di bawah pemerintahan Shinzo Abe, ada pergeseran besar ke kebijakan yang mengizinkan ekspor.

Jika kondisi seperti transportasi dan penyelamatan dan pengembangan bersama.terpenuhi, maka telah dilembagakan agar alutsista dapat diekspor. 

"Kini bahkan Jepang beralih ke ekspor alutsista dan telah menawarkan Frigat Mogami ke Australia Selandia Baru sampai ke Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya," papar sumber Tribunnews.com di bidang pertahanan Senin (29/12/2025).

Meski kerangka hukum telah berubah, hingga kini Jepang belum pernah melakukan ekspor besar alutsista tempur. 

Situasi itu kini mulai berubah, seiring meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Baca juga: Perdana Menteri Sanae Takaichi Resmi Pindah ke Kediaman PM Jepang, Mudahkan Perawatan Suami

Frigat Mogami Jadi Terobosan

Pada Agustus lalu, Australia mengumumkan memilih Mogami-class frigate sebagai kandidat fregat generasi berikutnya bagi Angkatan Lautnya. Keputusan ini dipandang sebagai terobosan bersejarah bagi industri pertahanan Jepang.

Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Osamu Nishiwaki, menyebut keberhasilan tersebut sebagai langkah awal besar bagi Jepang untuk mendorong transfer peralatan pertahanan di masa depan. Menurutnya, negara-negara Indo-Pasifik kini mulai menaruh perhatian pada kapal perang buatan Jepang.

Sejalan dengan itu, Selandia Baru dikabarkan menunjukkan minat pada tipe Mogami. 

Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan opsi pengalihan fregat bekas ke negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Aturan Ekspor Akan Direvisi

Pemerintahan Jepang saat ini tengah membahas revisi lebih lanjut aturan ekspor senjata. 

"Pemerintah berencana menghapus pembatasan “lima kategori” peralatan non-tempur—seperti transportasi dan penyelamatan—pada musim semi 2026. Diskusi berlangsung di antara partai-partai berkuasa, termasuk Partai Demokrat Liberal dan Partai Isshinnokai."

Jika pembatasan ini dicabut, Jepang diperkirakan dapat segera mempertimbangkan ekspor sistem rudal pertahanan udara ke Filipina. 

Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan keamanan Jepang, tepat ketika negara itu memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Kazuo Masuda, menyebut ekspor peralatan pertahanan sebagai alat diplomasi strategis.