Ringkasan Berita:

• Sekjen PBB Antonio Guterres melalui juru bicara Stéphane Dujarric menyatakan keprihatinan atas serangan militer AS ke Venezuela pada 3 Januari 2026. 
• Ia menilai tindakan itu berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta dialog inklusif. 
• Venezuela menuding AS ingin merebut sumber daya energi, sementara Kemlu RI memastikan seluruh WNI di Venezuela dalam kondisi aman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres buka suara atas seranga Amerika Serikat prihatin atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal, Stéphane Dujarric mengatakan, Sekretaris Jenderal prihatin atas aksi militer Amerika Serikat yang terjadi pada Sabtu 3Januari 2026.

Apa yang dilakukan AS ini berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan.

"Ini merupakan sebuah preseden yang berbahaya," kata dia seperti dilihat Tribunnews.com di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dujarric menyebut, Gutteres menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. 

Ia sangat khawatir, kaidah-kaidah hukum internasional tidak dihormati.

"Semua pihak di Venezuela perlu terlibat dalam dialog yang inklusif, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Dujarric.

Baca juga: Wapres Venezuela Delcy Rodriguez Beber Motif Serangan AS

Kronologi Serangan AS ke Venezuela

• Pada Sabtu pagi (3/1), terdegar rentetan ledakan di Kota Caracas dan disusul di negara bagian lain seperti Miranda, Aragua, dan La Guaira.
• Atas kejadian iru Presiden Venezuela Nicolas Maduro memberlakukan status darurat.

Presiden Maduro kemudian menandatangani dekret yang menyatakan keadaan darurat eksternal di seluruh wilayah nasional.

• Kementerian Pertahanan Venezuela secara resmi mengumumkan bahwa peristiwa itu disebabkan oleh Amerika Serikat.

"Republik Bolivarian Venezuela menolak, mengutuk keras, dan menyatakan di hadapan komunitas internasional agresi militer yang sangat serius yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat," tulis Kementerian Pertahanan Venezuela.

Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan hukum antar negara, dan larangan penggunaan kekerasan. 

• Venezuela juga menuding AS sengaja melakukan serangan itu sebagai upaya untuk merebut sumber daya minyak dan mineral negara tersebut, dan berjanji bahwa upaya tersebut "tidak akan berhasil."
• Sebelumnya, AS melalui Trump disebut telah meningkatkan tekanan politik, sanksi, operasi militer, dan mengambil alih kapal tanker minyak Venezuela.

Sebagai negara tetangga, Presiden Kolombia Gustavo Petro menulis di media sosial bahwa 

Caracas dibombardir dan menyerukan agar PBB segera mengadakan pertemuan darurat, meski pelaku serangan belum dikonfirmasi secara independen.

Baca juga: Reaksi Rakyat Venezuela setelah Presiden Maduro Ditangkap AS, Hening dan Cemas Menyelimuti

Kondisi WNI di Venezuela

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyampaikan seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di Venezuela dalam kondisi aman.

"Saat ini, seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman," demikian dikutip dari unggahan akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, Sabtu sore.

Dalam unggahan yang sama, Kemlu RI menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Venezuela. 

Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas.

Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.