“Dalam dua hari terakhir, kami melihat peristiwa-peristiwa itu menyusut karena, tentu saja, terjadi bentrokan dan konfrontasi dengan mereka yang menggunakan kekerasan,” ujarnya.

“Orang-orang juga mulai menjauh dari aktivitas kekerasan semacam itu,” tambahnya.

“Mayoritas warga Iran tidak puas dengan kondisi ekonomi di Iran, tetapi mayoritas juga tidak menyukai kekerasan,” kata Ahmadian.

AS Beri Tanggapan

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan Iran berada “dalam masalah besar” seiring meluasnya gelombang protes anti-pemerintah di berbagai kota.

Trump menegaskan Washington memantau situasi tersebut dengan sangat cermat.

Ia memperingatkan Teheran agar tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran, dilansir Anadolu.

“Iran sedang dalam masalah besar. Tampaknya rakyat Iran mulai menguasai kota-kota yang beberapa minggu lalu tidak terpikirkan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Ia menambahkan pemerintah AS terus mengikuti perkembangan di lapangan secara intensif.

Trump juga mengulang peringatannya kepada otoritas Iran.

“Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu, kami akan ikut campur,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan AS tidak akan mencakup pengerahan pasukan darat, melainkan langkah-langkah yang dapat “menghantam mereka dengan sangat keras di titik yang paling menyakitkan”.

Tekanan Internasional Meningkat

Di sisi lain, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan terhadap demonstran.

Dalam pernyataan bersama, mereka mendesak pemerintah Iran melindungi hak warga untuk berekspresi dan berkumpul secara damai.

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa.

Ia menegaskan bahwa setiap pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak dasar warganya.

Gelombang demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak protes 2022–2023 menyusul kematian Mahsa Amini, dan kini dipandang sebagai ujian serius terhadap stabilitas politik serta legitimasi Republik Islam Iran.

(Tribunnews.com/Gilang P, Andari)