Profil Tony Blair, eks PM Inggris yang ditunjuk Trump Jadi Dewan Perdamaian Gaza

Ringkasan Berita:

• Trump menunjuk Tony Blair sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian Gaza untuk mengawasi fase pascaperang, termasuk demiliterisasi, pemerintahan transisi, dan rekonstruksi.
• Tony Blair adalah eks Perdana Menteri Inggris, berpengalaman di diplomasi internasional, namun juga dikenal kontroversial akibat dukungannya pada invasi Irak 2003.
• Keterlibatan Blair memicu kritik global, mencerminkan kepentingan geopolitik AS-Barat, sehingga kredibilitas dan netralitas Dewan Perdamaian Gaza dipertanyakan.

TRIBUNNEWS.COM – Nama Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kembali menjadi sorotan internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian Gaza.

Gedung Putih mengatakan pada bahwa Tony Blair akan menjadi anggota eksekutif pendiri Dewan Perdamaian per Jumat (16/1/2026)

Nantinya Tony Blair akan duduk bersama menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Dewan ini disebut-sebut akan berperan dalam mengawasi fase pascaperang Gaza, termasuk agenda demiliterisasi, pemerintahan transisi, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Nama Tony Blair bukan sosok asing dalam diplomasi global, oleh karena itu penunjukan tersebut membuat publik kembali menelusuri rekam jejak Blair.

Profil Tony Blair

Mengutip dari Express & Star, Tony Blair, atau Sir Anthony Charles Lynton Blair, lahir di Edinburgh, Skotlandia, pada 6 Mei 1953.

Ia menempuh pendidikan di Fettes College sebelum melanjutkan studi hukum di St John’s College, Universitas Oxford.

Karier politiknya dimulai pada awal 1980-an ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Sedgefield pada 1983.

Menurut catatan Encyclopedia Britannica, Blair dengan cepat naik dalam hierarki Partai Buruh dan menjadi salah satu tokoh reformis utama di partainya.

Baca juga: Tugas dan Wewenang Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Klaim Ubah Arah Masa Depan Palestina

Blair kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 1997 hingga 2007. 

Selama satu dekade berkuasa, ia dikenal membawa Partai Buruh ke arah moderat melalui konsep “Third Way” atau Jalan Ketiga, yang mengkombinasikan prinsip kesejahteraan sosial dengan ekonomi pasar.

Pemerintahannya mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan melahirkan sejumlah reformasi penting, termasuk pemberian independensi kepada Bank of England dalam menentukan kebijakan suku bunga.

Ia juga memainkan peran kunci dalam tercapainya Perjanjian Jumat Agung 1998 yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Irlandia Utara, sebagaimana dicatat oleh situs resmi Pemerintah Inggris.

Setelah meninggalkan Downing Street, Blair tetap aktif di panggung internasional. Ia pernah menjabat sebagai utusan khusus Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia.

Selain itu, ia mendirikan Tony Blair Associates, lembaga yang memberikan konsultasi kebijakan politik, ekonomi, dan reformasi pemerintahan di berbagai negara.