Profil Tony Blair, eks PM Inggris yang ditunjuk Trump Jadi Dewan Perdamaian Gaza

Blair juga dikenal sebagai penulis dengan dua buku yang telah diterbitkan, “A Journey” dan “On Leadership”.

Di Indonesia, nama Tony Blair sempat mencuat karena disebut-sebut sebagai calon anggota dewan pengawas Badan Pengelola Dana Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Kini, penunjukannya oleh Trump ke dalam Dewan Perdamaian Gaza kembali menempatkan Blair di pusat perhatian global.

Langkah Trump menunjuk Blair dipandang sebagai upaya menggabungkan pengalaman diplomasi Barat dalam skema perdamaian Gaza versi Washington.

Penunjukan Blair Picu Kontroversi

Namun, bagi banyak pihak, rekam jejak Blair justru menimbulkan keraguan tentang netralitas dan kredibilitas dewan tersebut.

Bagi banyak pihak, rekam jejak Blair di panggung politik global justru menimbulkan keraguan serius terhadap netralitas dan kredibilitas dewan tersebut dalam mengawasi rencana perdamaian Gaza.

Keraguan itu terutama berakar pada peran sentral Blair dalam mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003.

Saat itu, Blair secara terbuka berdiri di belakang Presiden AS George W. Bush dengan dalih bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan dunia.

Klaim tersebut belakangan terbukti tidak berdasar, sementara invasi yang terjadi menewaskan ratusan ribu warga sipil dan memicu instabilitas berkepanjangan di Timur Tengah.

Warisan politik inilah yang membuat Blair kerap dicap sebagai simbol kebijakan intervensionis Barat yang kontroversial dan, oleh sebagian pihak, bahkan disebut sebagai “penjahat perang”.

Selain itu, peran Blair pasca-jabatannya sebagai utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia juga dinilai tidak menghasilkan terobosan signifikan bagi perdamaian Palestina-Israel.

Kritik menyebut Blair lebih sering dipersepsikan condong pada kepentingan Barat dan Israel, alih-alih tampil sebagai mediator yang benar-benar independen.

Persepsi tersebut kembali menguat seiring penunjukannya dalam dewan yang digagas Washington, yang sejak awal dipandang sarat dengan kepentingan politik Amerika Serikat.

Penempatan Blair bersama tokoh-tokoh kunci pemerintahan Trump, termasuk Jared Kushner dan pejabat tinggi AS lainnya, semakin memperkuat anggapan bahwa Dewan Perdamaian Gaza bukanlah forum netral, melainkan instrumen politik luar negeri Washington.

Bagi pengamat dan sebagian publik global, komposisi ini menimbulkan pertanyaan apakah dewan tersebut benar-benar bertujuan menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil Palestina, atau justru mengamankan agenda geopolitik tertentu.