Namun dalam pemaparan beliau, fenomena migrasi itu bukan merupakan fenomena tunggal yang bersifat statis, melainkan sebuah fenomena yang dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi di China, khususnya sejak Deng Xiaoping mencanangkan reformasi ekonomi 1978 dan menganggap hubungan dengan negara luar sebagai hal yang baik (haiwai guanxi shi ge hao dongxi). 

Sejak itu, muncul fenomena migrasi dari Tiongkok ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja, namun yang utama adalah Laos, dan Thailand.

Menurut Prof Nyiri, mayoritas dari migran saat itu adalah pedagang kecil. Namun belakangan, muncul fenomena migrasi yang diorganisir negara, dalam bentuk pengiriman tenaga kerja kontrak keluar negeri, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah laowu shuchu. 

Guru besar yang merupakan pakar dalam studi migrasi itu memaparkan bahwa dalam perkembangannya, antara tahun 2000-an hingga sekitar tahun 2010-an, migrasi yang terdiri dari para manajer atas hingga para pekerja kasar menjadi fenomena yang terlihat jelas dan mempengaruhi berbagai negara di Asia Tenggara. 

Hal ini terjadi seiring dengan hadirnya berbagai perusahaan besar asal China yang bergerak di bidang konstruksi, pembangkit listrik, pertambangan, infrastruktur, agrikultur, dan infrastruktur telekomunikasi.

Bersama perusahaan-perusahaan tersebut, hadir pula perusahaan layanan asal Cina, yang memberikan layanan hukum, akuntansi, dan sebagainya. 

Namun, seperti dijelaskan oleh Prof Nyiri, sejak tahun 2010 hingga periode pasca Covid-19, terjadi sebuah fenomena yang sangat menarik diamati, yaitu munculnya migrasi yang tidak berangkat dari motivasi mengumpulkan uang, tetapi untuk mendapatkan gaya hidup yang dianggap lebih nyaman, santai, dan tanpa tekanan yang berlebihan. 

Baca juga: Imbas Ketegangan Cina-Jepang, Bandara Kansai Pangkas 34 Persen Penerbangan Tiongkok

Dia mencontohkan, orang-orang kaya asal China menyekolahkan anak-anak mereka ke Chiang May di bagian utara Thailand, atau ke Penang di Malaysia, dan tinggal di sana sementara bukan sekedar untuk meningkatkan daya saing anak-anak mereka, tetapi juga untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang lebih santai, sehat, dengan tekanan yang lebih sedikit.

“Migrasi semacam ini tak lagi terkait dengan logika produksi, tetapi reproduksi sosial,” jelas Prof Nyiri.

Nyiri menceritakan bahwa fenomena semacam ini telah muncul sejak tahun 1990-an, ketika sejumlah pengusaha dan pejabat kaya di China mempersiapkan opsi penyelamatan untuk keluarga dan anak-anak mereka sebagai antisipasi bila terjadi permasalahan politik dan ekonomi di China. 

Menurut Prof Nyiri, gejala semacam ini semakin meningkat drastis sejak Presiden Xi Jinping menerapkan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di tahun 2022. 

“Ini menyebabkan orang-orang kaya semakin merasa tidak aman (insecure) terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa datang, dan sebagai respons mereka membuat perusahaan-perusahaan keluarga di Singapura dan memindahkan kekayaan dan keluarga mereka keluar RRC,” tutur Prof Nyiri.

Prof Nyiri menjelaskan bahwa meningkatnya penghasilan, namun juga semakin tingginya harga real estate di China sejak 2008 menjadi salah satu faktor di balik fenomena di atas.

Lagi pula, sejak 2010, China menghadapi berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan warganya.