Ringkasan Berita:

• Dewan Perdamaian Gaza dibentuk oleh Donald Trump dengan mandat mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, namun piagamnya memperluas peran hingga konflik global. 
• Keanggotaan tetap mensyaratkan pembayaran lebih dari 1 miliar dolar AS, memberi Trump kekuasaan besar termasuk hak veto dan penunjukan anggota eksekutif. 
• Kehadiran negara seperti Turki dan Qatar memicu protes Israel, sementara sejumlah negara skeptis terhadap legitimasi dewan yang dinilai berpotensi menyaingi PBB.

TRIBUNNEWS.COM – “Dewan Perdamaian” diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

Pada hari Jumat (16/1/2026), surat undangan dikirimkan kepada sejumlah negara untuk bergabung dengan badan yang baru dibentuk itu, termasuk sekutu Amerika Serikat seperti Kanada, Prancis, Inggris, dan Arab Saudi.

Namun Rusia dan Belarus, yang jelas bukan sekutu AS, juga tercantum dalam daftar undangan.

Menurut NY Post, penelaahan terhadap piagam badan tersebut, yang diterima pemerintah negara undangan bersamaan dengan surat undangan, menunjukkan bahwa Trump berharap Dewan Perdamaian dapat terlibat dalam berbagai konflik global, bukan hanya yang terjadi di Jalur Gaza.

Sejumlah kritikus menilai, pemerintahan Trump tampaknya sedang membentuk dewan ini sebagai saingan potensial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump sendiri telah lama menuduh PBB memiliki bias liberal dan boros anggaran.

Sebagai ketua Dewan Perdamaian, Trump akan memiliki pengaruh yang sangat besar.

Negara-negara diminta membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tetap.

Namun, sejauh ini belum jelas seberapa besar kendali yang akan dimiliki Trump atas penggunaan dana tersebut.

Berikut fakta-fakta tentang “Dewan Perdamaian” Gaza.

1. Misi dan Tujuannya

Pada awalnya, dewan ini tampak sebagai bagian dari visi Trump untuk Gaza pascaperang.

Rencana tersebut, menyebut dewan sebagai “badan transisi internasional baru” yang akan membantu mengawasi pembangunan kembali wilayah Palestina itu.

Anggota dewan terdiri dari para pemimpin dunia, dan Trump menduduki kursi ketua.

Baca juga: Kremlin: Putin Diundang Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Keamanan PBB kemudian secara resmi mendukung pembentukan dewan ini melalui resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat pada November lalu, sehingga memberikan legitimasi internasional.

Resolusi tersebut, memberi mandat kepada dewan untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah dalam merekrut pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Gaza.

Dewan juga ditugaskan melaksanakan rencana Trump di Gaza hingga Otoritas Palestina yang diakui secara internasional melakukan reformasi, demikian bunyi resolusi tersebut.

Namun, setelah Amerika Serikat mengedarkan piagam dewan pada hari Jumat, Trump dinilai menginginkan peran yang jauh lebih besar bagi badan ini.

Piagam yang diusulkan menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terdampak atau terancam konflik, bukan hanya Gaza, menurut salinan yang dibagikan kepada The New York Times.

Piagam tersebut, juga menyerukan pembentukan badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif.

2. Anggota: Siapa yang Diundang dan Siapa yang Bergabung

Mengutip Bloomberg, berikut adalah negara-negara yang diundang oleh Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza.

Daftar undangan berikut ini didasarkan pada orang-orang yang mengetahui masalah ini dan unggahan di media sosial.

Tidak semua negara telah mengonfirmasi penerimaan dan daftar ini juga tidak lengkap.

• Albania
• Argentina
• Australia
• Austria
• Bahrain
• Belarus
• Brasil
• Kanada
• Siprus
• Mesir
• Komisi Eropa
• Finlandia
• Prancis
• Jerman
• Yunani
• Hongaria
• India
• Indonesia
• Irlandia
• Israel
• Italia
• Jepang
• Yordania
• Kazakhstan
• Maroko
• Belanda
• Selandia Baru
• Norwegia
• Oman
• Pakistan
• Paraguay
• Polandia
• Portugal
• Qatar
• Rumania
• Rusia
• Arab Saudi
• Singapura
• Slovenia
• Korea Selatan
• Spanyol
• Swedia
• Swiss
• Thailand
• Turki
• Uni Emirat Arab
• Inggris Raya
• Ukraina
• Uzbekistan
• Vietnam

Namun sejauh ini, hanya segelintir pemimpin yang secara terbuka menyatakan akan bergabung, seperti Presiden Argentina yang pro-Trump, Javier Milei, serta Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban.

Meski akan mengawasi Gaza, baik Dewan Perdamaian maupun Dewan Eksekutif Gaza di bawahnya belum memiliki anggota dari Palestina.

Meski demikian, dewan tersebut akan mengawasi kerja sekelompok teknokrat Palestina yang bertugas mengelola layanan publik di Gaza.

Para analis menilai, kelompok ini akan menghadapi tantangan berat, mengingat Gaza masih terbagi antara wilayah yang berada di bawah kendali Israel dan Hamas.

Baca juga: Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza, Dibanderol 1 Miliar Dolar AS

Sejumlah negara tampak bersikap skeptis.

Untuk memperoleh kursi tetap di Dewan Perdamaian, setiap negara diwajibkan membayar lebih dari satu miliar dolar AS secara tunai pada tahun pertama guna mendanai operasional badan tersebut.

Sebagai alternatif, negara-negara dapat bergabung selama tiga tahun secara gratis tanpa status keanggotaan tetap.

Piagam tersebut memberikan kekuasaan pribadi yang cukup besar kepada Trump sebagai ketua.

Disebutkan bahwa Trump berhak menunjuk anggota “Dewan Eksekutif” kedua untuk melaksanakan keputusan dewan, serta memiliki hak veto yang luas atas tindakan dewan.

Trump juga diperbolehkan menunjuk penggantinya sendiri.

Selain itu, Trump diizinkan mengeluarkan resolusi atau arahan lain untuk melaksanakan misi dewan, serta membentuk, memodifikasi, atau membubarkan entitas anak perusahaan.

Prancis, untuk saat ini, tidak berniat bergabung.

Seorang pejabat senior Prancis mengatakan piagam dewan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait penghormatan terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Masih belum jelas berapa banyak negara yang akan membayar biaya keanggotaan tetap, dibandingkan dengan memilih masa jabatan tiga tahun gratis.

3. Cara Kerja

Belum sepenuhnya jelas seberapa besar pengawasan yang akan dilakukan Dewan Perdamaian terhadap Gaza dan berapa lama peran tersebut akan berlangsung.

Namun, dua subkomite yang melapor langsung kepada dewan pimpinan Trump telah dibentuk untuk melaksanakan rencana perdamaian Gaza.

Minggu lalu, Gedung Putih menunjuk “Dewan Eksekutif Gaza” yang mencakup Jared Kushner, menantu presiden, serta Steve Witkoff, utusan Trump.

Kelompok ini juga melibatkan pejabat dari Qatar dan Mesir, serta seorang pengusaha asal Israel.

Israel mengkritik susunan komite tersebut, khususnya terkait kehadiran Qatar dan Turki.

Kedua negara tersebut, memang membantu menengahi Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

Namun, pejabat Israel menuduh keduanya memiliki kedekatan berlebihan dengan Hamas.

4. Tiga Hierarki

Sebuah pernyataan yang diterbitkan Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) merinci struktur kekuasaan tiga tingkat Dewan Perdamaian.

Mengutip Al Jazeera, dalam struktur ini, “Dewan Eksekutif” pimpinan Amerika Serikat, yang terdiri dari para miliarder dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Israel, berada di puncak hierarki.

Dewan Eksekutif Pendiri

Menurut pernyataan Gedung Putih, “Dewan Eksekutif Pendiri” berada di posisi tertinggi dalam struktur tersebut.

Badan ini memegang kendali anggaran sekaligus menetapkan visi strategis.

Dewan Eksekutif diketuai oleh Trump, yang tetap memiliki hak veto.

Susunan anggota Dewan Eksekutif adalah sebagai berikut:

• Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
• Utusan Khusus AS Steve Witkoff
• Jared Kushner
• Pengusaha miliarder Marc Rowan
• Ajay Banga
• Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
• Robert Gabriel Jr

Dewan Eksekutif Gaza

Di bawah Dewan Eksekutif Pendiri terdapat “Dewan Eksekutif Gaza,” yang bertugas melakukan koordinasi regional.

Anggotanya meliputi:

• Steve Witkoff
• Jared Kushner
• Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan
• Diplomat Qatar Ali Al-Thawadi
• Direktur Jenderal Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad
• Tony Blair
• Marc Rowan
• Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy
• Nickolay Mladenov
• Taipan real estat Israel-Siprus Yakir Gabay, yang kehadirannya bersama diplomat Arab dan Turki memunculkan pertanyaan tentang normalisasi hubungan ekonomi dengan kedok rekonstruksi
• Sigrid Kaag, politikus Belanda sekaligus koordinator PBB di Gaza

Dewan Eksekutif Gaza, yang memiliki perwakilan dari negara-negara Arab, ditugaskan membantu “mendukung tata kelola yang efektif” di wilayah Gaza.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)

Di bagian paling bawah hierarki terdapat satu-satunya komponen yang melibatkan warga Palestina.

Dalam sebuah wawancara dengan media Mesir, Ketua Komite Ali Shaath mengonfirmasi susunan resmi komite tersebut.

Baca juga: Profil Tony Blair, eks PM Inggris yang ditunjuk Trump Jadi Dewan Perdamaian Gaza

Tim yang beranggotakan 12 orang ini seluruhnya terdiri dari para profesional yang ditugaskan mengelola sektor layanan tertentu, yakni:

• Ekonomi dan Perdagangan: Insinyur Aed Abu Ramadan
• Pertanian: Abdel Karim Ashour
• Kesehatan: Dr. Aed Yaghi
• Perumahan dan Pertanahan: Insinyur Osama al-Saadawi
• Keadilan: Adnan Abu Warda
• Dalam Negeri dan Keamanan Internal: Mayor Jenderal Sami Nasman
• Kota dan Air: Ali Barhoum
• Keuangan: Bashir Al-Rayyes
• Urusan Sosial: Hana Tarazi
• Pendidikan: Jabr Al-Daour
• Telekomunikasi: Insinyur Omar Al-Shamali

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)