Keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen finansial yang besar. Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut kontribusi minimal bagi anggota tetap mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. 

Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan pengetatan fiskal nasional.

“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dan transparan dari mana sumber pendanaan tersebut, agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

• Keempat, Keselarasan dengan Kebijakan PBB

TB Hasanuddin menekankan bahwa setiap langkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan mandat, prinsip, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Indonesia, kata dia, tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka hukum internasional yang selama ini diperjuangkan.

“Pemerintah harus bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk mendorong perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” katanya TB Hasanuddin.

Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota

Seputar Wacana Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump

Konsep Dewan Perdamaian Gaza versi Donald Trump merujuk pada gagasan pengelolaan Gaza pascakonflik yang berangkat dari pendekatan stabilitas dan keamanan, bukan dari proses politik berbasis kedaulatan Palestina.

Ide ini tidak pernah diwujudkan sebagai lembaga resmi, tetapi muncul dalam berbagai pernyataan, proposal kebijakan, dan kerangka berpikir Trump serta lingkaran penasihatnya, baik semasa menjabat Presiden Amerika Serikat maupun setelahnya.

Dalam kerangka ini, Gaza dipandang tidak dapat kembali dikelola oleh Hamas, sementara Otoritas Palestina dinilai tidak cukup kuat untuk mengambil alih pemerintahan secara efektif.

Karena itu, Trump mendorong pembentukan struktur transisi yang melibatkan aktor eksternal, terutama negara-negara Arab moderat seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, dengan dukungan politik dan strategis dari Amerika Serikat serta koordinasi keamanan dengan Israel.

Dewan tersebut dibayangkan berfungsi sebagai otoritas pengelola Gaza pascaperang, dengan tugas utama menjaga keamanan, mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan, serta memimpin proses rekonstruksi.

Dalam versi Trump, dewan ini tidak dipilih oleh rakyat Gaza dan tidak dimaksudkan sebagai pemerintahan Palestina yang berdaulat. Pemilu dan pembentukan negara Palestina ditunda hingga kondisi dinilai benar-benar stabil.

Gagasan ini sejalan dengan pendekatan “Peace to Prosperity” atau Deal of the Century yang diluncurkan Trump pada 2020, yang menitikberatkan solusi ekonomi dan pembangunan dibandingkan penyelesaian politik klasik.

Stabilitas kawasan dan kepentingan keamanan Israel menjadi prioritas, sementara isu hak penentuan nasib sendiri Palestina ditempatkan sebagai agenda jangka panjang.

Konsep Dewan Perdamaian Gaza menuai kritik luas karena dianggap mengabaikan legitimasi politik rakyat Palestina dan bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang diakui komunitas internasional.

Banyak pihak menilai pendekatan ini berisiko menciptakan stabilitas semu, karena tidak menyentuh akar konflik Israel–Palestina. 

Meski demikian, gagasan tersebut terus muncul dalam diskursus kebijakan, terutama di kalangan konservatif Amerika Serikat, sebagai salah satu opsi pengelolaan Gaza pascakonflik.