Apa yang Kita Ketahui Soal "Dewan Perdamaian" yang Diumumkan Donald Trump Hari Ini di Davos?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Kamis (22/1/2026) secara resmi menandatangani dokumen yang menjadi dasar pembentukan organisasi yang dinamai sebagai "Dewan Perdamaian".

Penandatanganan piagam pembentukan Dewan Perdamaian itu dilakukan dalam sebuah upacara resmi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Dewan Perdamaian ini bertujuan menjadi badan untuk menyelesaikan konflik internasional, dengan biaya keanggotaan tetap sebesar satu miliar dolar.

Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota

Diklaim Bukan Tandingan PBB

Awalnya, dewan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, namun dari isi piagamnya, tampaknya organisasi ini tidak membatasi peran pada hanya pada sektor tersebut, melainkan berupaya menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

Donald Trump menasbihkan dirinya untuk memimpin dewan tersebut.

"Dia mengundang puluhan lain pemimpin dunia untuk bergabung, dengan mengatakan kalau dia percaya dewan tersebut akan membahas tantangan global lainnya selain gencatan senjata yang rapuh di Gaza," kata Trump dilansir Khaberni, Kamis.

Meski bakal punya proyek besar lain di berbagai dunia, Trump mengatakan kalau dia tidak bermaksud membuat Dewan Perdamaian tersebut menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apakah lembaga ini bersaing dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa?

September lalu, Trump pertama kali mengusulkan pembentukan dewan perdamaian ketika ia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza, sebelum kemudian mengklarifikasi bahwa wewenang dewan tersebut akan diperluas untuk mencakup penanganan konflik lain di seluruh dunia.

Piagam tersebut menyatakan bahwa "Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, membangun kembali pemerintahan yang kredibel dan sah, serta memastikan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak konflik atau terancam konflik."

Teks setebal delapan halaman itu juga mengkritik "pendekatan dan lembaga-lembaga yang telah berulang kali gagal," dengan merujuk secara jelas pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan "keberanian" untuk "menjauh" dari lembaga tersebut, dan menekankan "kebutuhan akan organisasi perdamaian internasional yang lebih fleksibel dan efektif."

Dewan Perdamaian tampaknya berupaya menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah membuat marah beberapa sekutu AS seperti Prancis.

Piagam tersebut menyatakan bahwa piagam tersebut mulai berlaku ketika diadopsi oleh setidaknya "tiga negara".

Selain itu, perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika setiap negara membayar $1 miliar untuk membiayai kegiatan Dewan dan memperoleh keanggotaan tetap.