Anwar Ibrahim Bantah Kabar Malaysia Berikan Lahan 5.207ha untuk Indonesia

Anwar menilai pihak oposisi yang melontarkan isu tersebut yang seharusnya memberikan penjelasan.

"Tidak perlu ada penjelasan tambahan. Pihak yang membuat tuduhan, menipu, dan memfitnah secara terus-menerus itulah yang harus bertanggung jawab." ungkap Anwar.

Anwar Ibrahim juga menilai pihak oposisi untuk menghentikan strategi menyerang pemerintah dengan mengeluarkan pernyataan yang berbau fitnah.

"Kita tidak bisa menerima praktik politik kotor dan busuk seperti ini," tambahnya.

Klarifikasi dari Menteri Terkait

Senada dengan Perdana Menteri, Menteri Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Arthur Joseph Kurup sebelumnya juga mengungkapkan bahwa tuduhan oposisi tersebut tak berdasar.

Kurup dalam pernyataan resminya pada 23 Januari 2026, Arthur Kurup menegaskan bahwa berita yang mengeklaim penyerahan lahan seluas ribuan hektare di dekat perbatasan Sabah-Kalimantan tersebut adalah tidak akurat.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia tetap berkomitmen menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan bahwa setiap kesepakatan perbatasan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan diplomatik yang berlaku, tanpa merugikan aset negara.

Adapun isu ini memanas setelah beredarnya rumor bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini secara resmi masuk ke wilayah Malaysia akibat penyesuaian garis batas darat (Outstanding Boundary Problem/OBP) di sektor Sabah-Kalimantan Utara.

Penyesuaian ini didasarkan pada perundingan teknis panjang yang telah berlangsung lebih dari 45 tahun, sesuai dengan perjanjian batas historis seperti Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915, dan Boundary Convention 1928, serta koordinat geospasial akurat.

Baca juga: Menteri Agama Malaysia Sebut Beban Kerja Berat Bisa Buat Pria Tulen Jadi Gay

Proses percepatan penyelesaian OBP ini disepakati sejak kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023, dan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 18 Februari 2025.

Namun, narasi "penyerahan lahan sebagai kompensasi" langsung dibantah oleh pihak Malaysia.

Mereka menegaskan bahwa penyelesaian batas tidak didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, atau untung-rugi, melainkan harmonisasi batas sesuai hukum internasional tanpa "mencaplok" wilayah satu sama lain.

(Tribunnews.com/Bobby)