Ringkasan Berita:

• Kebijakan terhadap warga asing kembali menjadi isu strategis dalam pemilihan anggota DPR Jepang, dengan partai-partai terbelah ke dua kutub besar 
• Kelompok konservatif mendorong pengetatan aturan, termasuk pembatasan jumlah warga asing hingga 5 persen, sementara kubu lain menekankan koeksistensi, perlindungan hak, dan penghapusan diskriminasi. 
• Perdebatan ini mengemuka di tengah kekhawatiran publik sekaligus kebutuhan mendesak Jepang akan tenaga kerja asing.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Kebijakan terhadap warga negara asing kembali menjadi salah satu isu utama dalam pemilihan anggota DPR Jepang.  

Bahkan, sebuah partai politik ingin membatasi agar jumlah orang asing di masing-masing daerah maksimal hanya boleh 5 persen saja dari populasi di Jepang nantinya.

Media Jepang menyoroti perbedaan tajam sikap partai-partai politik, apakah akan memperketat aturan (厳格化・規制) atau mendorong masyarakat hidup berdampingan (外国人共生社会).

Dalam liputan khusus perbandingan kebijakan sekali lihat” yang disiarkan Nippon Television Network Senin (2/2/2026) melalui program news every, kebijakan orang asing disebut telah menjadi sorotan sejak pemilu Dewan Penasihat tahun lalu dan kini kembali mengemuka sebagai salah satu isu strategis nasional.

Baca juga: Petugas Pemadam Kebakaran Jepang Dipecat usai Ketahuan Mengemudi dalam Kondisi Mabuk

Dua Kutub Besar Kebijakan

Berdasarkan janji kampanye dan dokumen resmi, pandangan partai-partai besar terbagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama menekankan pengetatan dan pembatasan, yang mencakup Partai Demokrat Liberal (LDP), Nippon Ishin no Kai, serta sejumlah partai konservatif lainnya. Partai-partai ini menekankan pentingnya penegakan aturan secara ketat terhadap warga asing.

Sebaliknya, kelompok kedua menekankan koeksistensi dan perlindungan hak, yang didorong oleh partai-partai berhaluan tengah hingga kiri seperti Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, dan Partai Sosial Demokrat.

Usulan Pengetatan Aturan

Partai-partai yang mendorong pengetatan mengusulkan langkah-langkah seperti:

Penindakan tegas terhadap overstay dan pelanggaran izin tinggal

Pengetatan pemeriksaan status izin tinggal

Peninjauan ulang dan pengetatan proses naturalisasi (kewarganegaraan Jepang).

Pembatasan jumlah warga asing yang diterima

Nippon Ishin no Kai, misalnya, mengusulkan penetapan batas persentase warga asing dan perumusan strategi kependudukan nasional. 

Sementara partai lain mengusulkan pembatasan warga asing hingga maksimal 5 persen dari populasi di tingkat kota/kabupaten.

Koeksistensi dan Perlindungan Hak