Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan "Dewan Perdamaian" karena hambatan konstitusional yang "tidak dapat diatasi".

Tajani mengatakan kepada kantor berita Italia ANSA pada hari Sabtu, "Kami tidak dapat berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena batasan konstitusional," karena konstitusi Italia tidak mengizinkan keanggotaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal.

Pada hari Jumat, presiden Brasil menuduh Trump yang berusia 79 tahun ingin menempatkan dirinya sebagai "pemimpin" dari "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru".

Lula membela multilateralisme dan melawan kebangkitan paham "unilateralisme," dan menyatakan penyesalannya bahwa "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang dikoyak-koyak."

Donald Trump mengumumkan pembentukan "Dewan Perdamaian" di Forum Davos di Swiss pada bulan Januari.

Menurut piagamnya, presiden dari Partai Republik mengendalikan segalanya: dialah satu-satunya yang berwenang mengundang pemimpin lain dan dia dapat membatalkan partisipasi mereka, kecuali jika "mayoritas dua pertiga negara anggota menggunakan hak veto."

Beberapa poin lain menimbulkan ketidakpuasan di antara para pemimpin lainnya, termasuk bahwa teks tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza, dan biaya yang sangat tinggi untuk bergabung, karena negara-negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di "Dewan Perdamaian" harus membayar biaya sebesar 1 miliar dolar AS.

(oln/khbrn/*)