Ringkasan Berita:

• Hamas menerima kehadiran pasukan TNI dan pasukan perdamaian internasional yang akan dikirim negara lain di Gaza Palestina
• Pernyataan Hamas keluar setelah ramai pemberitaan internasional Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian ke Gaza
• Hamas mengeluarkan syarat menerima kehadiran pasukan internasional, termasuk diantara syarat itu tidak ada intervensi kedaulatan terhadap negara

TRIBUNNEWS.COM, PALESTINA -  Pejuang Hamas mengeluarkan sikap resmi terkait usulan internasional untuk mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza.

Pernyataan resmi Hamas itu keluar men'yusul rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 tentara ke Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional berskala besar yang akan dikirim ke negara yang sedang 'bertikai' dengan Israel itu.

Alquds pada Minggu (15/2/2026) menyebutkan Pemimpin Hamas, Basem Naim, menegaskan pada prinsipnya pihaknya tidak menolak kehadiran pasukan internasional.

Akan tetapi Hamas menetapkan serangkaian kriteria atau syarat ketat untuk memastikan Palestina tetap berdaulat di Gaza dengan kehadiran pasukan internasional.

Hamas berharap kehadiran pasukan internasional itu bisa menjaga keamanan internal di Jalur Gaza.

Sejumlah  media internasional, termasuk media Israel seperti KAN dan The Jerusalem Post, melaporkan tentara Indonesia menjadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza.

Diperkirakan sekitar 8.000 anggota TNI kemungkinan ditempatkan di antara Rafah dan Khan Younis.

Baca juga: Mengenal Korpasgat, Pasukan Khusus TNI AU yang Akan Dikirim ke Gaza

Hamas harap jadi pasukan penyangga

• Hamas berharap pasukan internasional yang dikirim ke Gaza bisa bertindak sebagai 'pasukan penyangga' yang ditempatkan di sepanjang garis perbatasan untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai.
• Diharapkan pasukan internasional itu bisa memastikan keberlanjutan gencatan senjata dan mencegah terulangnya operasi militer atau kembalinya konfrontasi menyeluruh di Gaza.
• Basem Naim memperingatkan bahwa pasukan internasional itu tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan sipil, administratif, atau keamanan dalam negeri Palestina.
• Ia mengindikasikan bahwa warga Palestina akan menganggap setiap pasukan yang melampaui tugas perbatasannya sebagai 'otoritas pendudukan alternatif,' yang dapat menyebabkan bentrokan langsung dengan pasukan di lapangan.

Bukan cuma suara Hamas

Sumber-sumber Al Quds mengklarifikasi bahwa syarat ini  bukan cuma berasal dari Hamas, melainkan hasil dari serangkaian pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai faksi Palestina. 

Konsensus nasional ini, demikian hasil pertemuan itu, mencerminkan kekhawatiran nyata akan upaya internasional untuk memaksakan perwalian eksternal yang akan merampas kedaulatan Palestina atas tanah tersebut dan menyita pengambilan keputusan nasional yang independen.

Diperkirakan ada 12 negara yang akan mengirim pasukan internasional, termasuk negara-negara Islam.

Namun, penyambutan negara-negara ini tetap bergantung pada komitmen penuh mereka terhadap ketentuan perjanjian Palestina yang mencegah gesekan langsung dengan penduduk setempat atau campur tangan dalam struktur administrasi Jalur Gaza.

Tantangan terbesar yang dihadapi misi ini terletak pada bagaimana menyeimbangkan rencana internasional, termasuk rencana pemerintahan AS yang baru, dengan kondisi yang ditetapkan oleh faksi-faksi di lapangan. 

Sifat geografis Jalur Gaza yang kompleks membutuhkan protokol keamanan yang sangat tepat untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kegagalan seluruh misi perdamaian.

'Dewan Perdamaian' yang diharapkan akan dibentuk diantisipasi untuk berfungsi sebagai payung politik dan hukum untuk mengoordinasikan kerja pasukan internasional ini dan menentukan ruang lingkup pergerakan mereka.

Keberhasilan misi  ini tetap bergantung pada kemampuan pihak-pihak internasional untuk menghindari 'petualangan politik' yang dapat merusak kepercayaan dengan pasukan Palestina yang aktif di lapangan.

"Campur tangan apa pun terkait urusan internal Palestina akan memaksa kita untuk memandang pasukan ini sebagai pasukan pendudukan, bukan sebagai pasukan penjaga perdamaian," demikian Hamas.

Bagaimana Kesiapan TNI?

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menggodok rencana pengiriman pasukan ke Gaza.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan pasukan TNI ke Gaza. 

Dia juga merujuk pernyataan pejabat Kementerian Pertahanan yang menyatakan rencana pengiriman prajurit ke Gaza masih dalam tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden RI.

"Di internal TNI sendiri, Rapat Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia yang digelar 12 Februari 2026 di Markas Besar TNI baru sampai tahap menetapkan bahwa pasukan disiapkan dalam format brigade komposit berjumlah 8 ribu personel," kata Donny kepada Tribunnews.com,  Jumat (13/2/2026) pagi.

Ia menjelaskan pihak TNI juga telah menyusun timeline dalam rencana tersebut.

Rencananya pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi akan dilakukan hingga Februari 2026.

Kemudian, gelar kesiapan pasukan rencananya digelar pada akhir Februari.

Selanjutnya, sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026.

Kemudian seluruh elemen yakni 8 ribu personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026.

"Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu," ungkap Donny.

"Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," pungkasnya.

Sumber: Alquds/Newsweek/Tribunnews.com