Pengamat Militer: TNI Harus Siapkan Skenario Evakuasi Bila Perang Hamas-Israel Kembali Pecah

Gita Irawan/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waktu pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di bawah naungan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tampaknya kian dekat.

Presiden Prabowo Subianto di sela di Washington pada Kamis (19/2/2026) memperkirakan kelompok-kelompok advance atau tim pendahulu akan berangkat ke Gaza dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan.

Adapun TNI sendiri sedang menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan. 

Baca juga: Prabowo Sebut 8.000 Pasukan TNI Dikirim ke Gaza pada 1-2 Bulan ke Depan

Tantangan di Lapangan, Misi Berbeda dari Pasukan PBB

Terkait hal itu, Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas memandang sejumlah tantangan yang dihadapi TNI dalam keikutsertaan mereka di ISF.

Anton memandang pentingnya pelatihan pra-keberangkatan (pre deployment training) bagi prajurit TNI yang akan tergabung dalam ISF.

Hal itu, kata Anton, mengingat kerangka legal, lingkungan operasional ,dan tanggungjawab yang akan diemban oleh ISF memiliki perbedaan signifikan dari misi perdamaian PBB. 

Belum lagi, lanjut dia, potensi beragam skenario dan dilema di lapangan juga hendaknya diantisipasi dalam pelatihan.

"Oleh karena itu, penyiapan modul baru pelatihan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan TNI," kata Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (20/2/2026).

"Termasuk, penyiapan skenario evakuasi apabila perang Hamas-Israel kembali terjadi, sekalipun disebutkan TNI akan ditempatkan di wilayah Rafah, yang berbatasan dengan Mesir," lanjut dia.

Menurutnya menjalankan misi untuk tidak terlibat dalam proses demiliterisasi Hamas adalah sebuah tantangan tersendiri. 

Belum lagi, kata dia, potensi Fait Accompli, karena Indonesia sudah berkomitmen penuh dan menduduki jabatan strategis penting di BoP, juga dapat menciptakan dilema tersendiri.

Indonesia bergabung dengan BoP dengan misi menuntaskan perang Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama dengan mengusung prinsip two state solution, yang tak hanya menjamin kemerdekaan Palestina tetapi juga keamanan bagi Israel.

Sikap Indonesia ini kemudian diwujudkan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto dengan bergabung dalam BoP, bentukan Donald Trump, sosok yang dikenal dekat dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang selama ini diperangi kelompok-kelompok perlawanan Palestina.