Ringkasan Berita:

• Arab Saudi memperingatkan kesabarannya terhadap serangan Iran tidak tak terbatas dan membuka opsi militer. 
• Negara-negara Arab dan Islam mendesak Iran menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan menghormati kedaulatan 
• Meski mengutamakan diplomasi, eskalasi berlanjut dapat menutup peluang damai

TRIBUNNEWS.COM, ARAB SAUDI - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, memperingatkan bahwa kesabaran negaranya dalam menghadapi eskalasi serangan Iran “tidak tak terbatas.”

Ia menegaskan bahwa Kerajaan tetap membuka kemungkinan untuk mengambil tindakan militer apabila situasi terus memburuk.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan darurat para menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam di Riyadh, Kamis (19/3/2026) seperti dilansir dari Arabnews. 

Dalam keterangannya kepada media, Faisal menyebut Arab Saudi dan mitra-mitranya memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons ancaman yang ada.

“Kesabaran yang kami tunjukkan tidaklah tanpa batas. Bisa satu hari, dua hari, atau satu minggu—saya tidak akan mengatakan,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang tergolong paling tegas sejak konflik meningkat, Faisal menegaskan bahwa Arab Saudi “mempertahankan hak untuk mengambil tindakan militer jika dianggap perlu.”

Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dari Iran akan membawa konsekuensi politik dan moral yang serius.

Baca juga: Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri Hari Jumat, Ini Negara Lainnya yang Sambut Lebaran 20 Maret 2026

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kepercayaan yang sempat terbangun kembali antara Riyadh dan Teheran setelah pemulihan hubungan diplomatik pada 2023 kini telah hancur sepenuhnya.

Menurutnya, serangan lanjutan berpotensi menghilangkan sisa hubungan yang masih ada.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri dari sejumlah negara—termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Mesir, Yordania, Suriah, Turki, Pakistan, Azerbaijan, dan Lebanon—mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan Iran untuk segera menghentikan serangan.

Mereka menegaskan bahwa masa depan hubungan dengan Teheran sangat bergantung pada penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi.

Serangan terhadap infrastruktur sipil seperti fasilitas energi, bandara, kawasan permukiman, dan fasilitas diplomatik dinilai tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Para menteri juga menegaskan hak negara-negara yang terdampak untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mendesak Iran untuk mematuhi hukum internasional dan menahan diri dari eskalasi lebih lanjut.

Sejak 28 Februari, Iran dilaporkan meluncurkan gelombang serangan berupa rudal dan drone yang menargetkan Arab Saudi serta negara-negara Teluk lainnya, termasuk Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan Qatar.

Teheran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di dalam wilayah Iran.