Vietnam Terancam Krisis Energi, BBM Langka dan Pariwisata Lesu
Vietnam mulai menghadapi krisis energi akibat blokade Iran terhadap Selat Hormuz, jalur pengiriman energi global. BBM langka dan pariwisata lesu.
Penulis:
Yunita Rahmayanti
Editor:
Nuryanti
Di Filipina, yang mengimpor sekitar 90 persen minyaknya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan darurat energi.
Pemerintah Filipina mempertimbangkan berbagai langkah darurat, mulai dari subsidi hingga pengurangan hari kerja, di tengah cadangan bahan bakar yang hanya cukup sekitar dua bulan.
Sementara itu, Thailand menghadapi tekanan kenaikan harga energi yang berdampak pada biaya listrik dan sektor pariwisata.
Antrean panjang BBM mulai terlihat, dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak.
Negara lain seperti Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami tekanan akibat terbatasnya cadangan energi dan ketergantungan impor.
Secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman krisis berlapis, mulai dari energi hingga pangan, seiring terganggunya distribusi minyak dan pupuk dari Timur Tengah.
Jika situasi di Selat Hormuz tidak segera pulih, dampak ekonomi yang lebih luas diperkirakan akan semakin sulit dihindari.
Iran Memblokade Selat Hormuz
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada Jumat, 27 Maret bahwa mereka memaksa tiga kapal kontainer dari berbagai negara untuk berbalik arah saat mencoba melewati Selat Hormuz.
Menurut pernyataan dalam media Sepah News, IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz akan ditutup untuk kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan negara-negara yang dianggap Teheran sebagai "sekutu dan pendukung" Amerika Serikat dan Israel.
Pihak berwenang Iran menekankan semua kegiatan transportasi maritim yang melibatkan subjek-subjek ini, terlepas dari rute yang ditempuh, dilarang.
Iran telah mengizinkan total 26 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak mendeklarasikan kendali atas jalur air tersebut.
Sebagian besar kapal yang diizinkan lewat dimiliki oleh Yunani dan Tiongkok, serta ada kapal dari India, Pakistan, dan Suriah.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyatakan kekhawatirannya akan dampak blokade Iran di Selat Hormuz.
"Gangguan terhadap perdagangan maritim melalui Selat Hormuz berisiko menciptakan efek domino yang berdampak pada kebutuhan kemanusiaan dan produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang," kata Stephane Dujarric, Jumat (27/3/2026).
Ia menekankan pengembangan dan pengoperasian mekanisme untuk masalah Selat Hormuz akan dilakukan melalui konsultasi erat dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan dan berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan nasional dan kerangka hukum internasional.