Ringkasan Berita:

• Donald Trump disebut menyusun daftar anggota NATO “baik” dan “nakal” berdasarkan kontribusi dan sikap terhadap perang Iran.
• Negara seperti Polandia dan Rumania dinilai mendukung AS, sementara Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia bersikap kritis atau menolak keterlibatan militer.
• Ketegangan ini memicu ancaman Trump untuk mengurangi komitmen AS di NATO, termasuk kemungkinan penarikan pasukan dari Eropa.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan menyusun daftar anggota NATO yang dianggap “baik” dan “nakal”, seiring perbedaan sikap di dalam aliansi terkait perang di Iran.

Dari 32 anggota NATO, siapa saja yang masuk dalam kategori tersebut?

Politico melaporkan bahwa ide ini berasal dari usulan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Hegseth disebut mengemukakan gagasan tersebut dalam sebuah forum pertahanan pada September lalu.

Dalam forum itu, ia menyatakan bahwa “sekutu teladan” akan mendapat perlakuan khusus dari AS, sementara negara yang dinilai tidak berkontribusi akan menghadapi konsekuensi.

“Sekutu teladan yang meningkatkan kinerja, seperti Israel, Korea Selatan, Polandia, semakin banyak Jerman, negara-negara Baltik, dan lainnya, akan menerima perlakuan khusus kami,” ujarnya.

“Sekutu yang masih gagal menjalankan perannya dalam pertahanan kolektif akan menghadapi konsekuensinya.”

Para pejabat Eropa dan pertahanan menyebut daftar tersebut merangkum kontribusi anggota terhadap aliansi, serta mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kontribusi.

Siapa Saja yang Masuk Daftar?

Gedung Putih belum mengungkap daftar resmi tersebut.

Namun, menurut India Today, Polandia dan Rumania kemungkinan masuk dalam kategori “baik”.

Polandia dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi NATO.

Baca juga: NATO Gaspol! Belanda Gelontorkan Rp4,7 T Drone ke Ukraina, Rusia Bereaksi Keras

Sementara itu Rumania mengizinkan penggunaan pangkalan udaranya oleh pasukan AS untuk operasi terkait perang Iran.

Sebaliknya, negara seperti Inggris dan Prancis kemungkinan masuk kategori “nakal” karena menolak bergabung dalam blokade AS di Selat Hormuz.

Kedua negara menyatakan tidak ingin terlibat dalam konflik dan memilih mendorong inisiatif pembukaan jalur pelayaran tersebut, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global.

“Kami tidak mendukung blokade,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kepada BBC.