Iran Siapkan Hukum Baru di Selat Hormuz, Sinyal Babak Baru Konflik Global

Ringkasan Berita:

• Mojtaba Khamenei siapkan hukum baru di Selat Hormuz: kapal wajib izin, lapor data, bayar biaya transit, serta diawasi ketat militer Islamic Revolutionary Guard Corps.
• Kebijakan ini jadi strategi geopolitik dan ekonomi Iran untuk menekan AS, memperkuat kedaulatan, menambah pemasukan negara, sekaligus menunjukkan daya tangkal di jalur minyak dunia.
• Pengetatan berisiko memicu lonjakan harga minyak global dan eskalasi konflik Timur Tengah, karena Selat Hormuz merupakan jalur vital energi dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengumumkan rencana pemberlakuan kerangka hukum baru untuk mengelola Selat Hormuz.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi membuka babak baru konflik di jalur maritim paling vital bagi perdagangan energi dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pesan resmi yang bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Teluk Persia, Jumat (1/5/2025)

Dalam pidatonya, Khamenei menegaskan bahwa Iran ingin memperkuat kontrol atas jalur pelayaran strategis yang selama ini menjadi pusat lalu lintas minyak global.

Pengetatan yang dimaksud mencakup aturan baru yang jauh lebih ketat terhadap kapal-kapal yang melintas di salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Mengutip dari PressTV, rencananya Iran akan mewajibkan seluruh kapal mendapatkan izin resmi sebelum melintas, serta mengikuti jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh militer Iran.

Selain itu, kapal juga diwajibkan menyerahkan data lengkap, termasuk muatan, asal, tujuan, dan identitas awak, sebagai bagian dari proses verifikasi keamanan.

Lebih lanjut, Iran juga berencana memberlakukan biaya atau “toll” (biaya transit) bagi kapal yang melewati Selat Hormuz.

Biaya ini diklaim sebagai kompensasi atas layanan keamanan dan perlindungan jalur pelayaran.

Langkah lain yang menunjukkan pengetatan adalah peningkatan kontrol militer, terutama oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang akan mengawasi langsung lalu lintas kapal, termasuk kemungkinan pengawalan atau penindakan terhadap kapal yang melanggar aturan.

Iran Bidik Kekuatan Ekonomi dan Geopolitik

Kebijakan pengetatan kontrol di Selat Hormuz yang diumumkan oleh Mojtaba Khamenei dinilai bukan langkah spontan, melainkan bagian dari strategi besar Iran dalam merespons tekanan internasional yang terus meningkat.

Kebijakan ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar keamanan maritim.

Selain untuk menjaga stabilitas wilayah, langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi geopolitik Iran di tengah persaingan dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Baca juga: Trump Klaim Sudah Menangkan Perang di Iran, tapi Ingin Kemenangan yang Lebih Besar

Secara ekonomi, Iran melihat peluang besar dari pengelolaan jalur pelayaran tersebut.

Rencana penerapan biaya transit bagi kapal yang melintas berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, terutama di tengah tekanan sanksi ekonomi yang membatasi akses Iran ke pasar global.