Warga AS Pendukung Perang Iran Cuma 32 Persen, Trump: Poling Palsu!

TRIBUNNEWS.COM - Ketidakpastian menyelimuti perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran, seiring situasi di Selat Hormuz yang tetap tegang dan belum menunjukkan tanda stabil.

Di tengah dinamika tersebut, Presiden AS Donald Trump justru menghadapi tekanan domestik terkait menurunnya dukungan publik terhadap perang.

Dalam pernyataannya pada Senin (4/5/2026), Trump menolak hasil sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan rendahnya dukungan masyarakat Amerika terhadap konflik dengan Iran.

Baca juga: Iran Bantah Serang UEA, Sindir “Project Freedom” Amerika Sebagai Operasi Buntu

Ia menyebut data tersebut sebagai “palsu” dan tidak mencerminkan realitas.

“Mereka memberi saya polling palsu. Mereka mengatakan hanya 32 persen yang mendukung perang dengan Iran. Saya sendiri tidak menyukai perang, tetapi kami memiliki militer terbaik di dunia,” ujar Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih.

Trump juga menilai bahwa metode survei tidak adil karena tidak menanyakan isu yang menurutnya lebih relevan, seperti apakah Iran seharusnya diizinkan memiliki senjata nuklir.

Menurutnya, jika pertanyaan tersebut diajukan, hasilnya akan berbeda.

Sejumlah survei terbaru, termasuk yang dilakukan Washington Post bersama ABC News dan Ipsos, menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga warga Amerika yang mendukung aksi militer terhadap Iran.

Angka ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap eskalasi konflik yang berlarut-larut.

Di saat yang sama, situasi di lapangan masih jauh dari kondusif. 

ketegangan di Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi global—terus meningkat, bahkan ketika wacana gencatan senjata antara AS dan Iran belum memiliki kejelasan.

Dalam wawancara terpisah, Trump tidak memberikan jawaban pasti terkait status gencatan senjata.

“Saya tidak bisa mengatakan itu,” ujarnya, menambah spekulasi bahwa kesepakatan tersebut mungkin rapuh atau belum sepenuhnya terwujud.

Plin-plan Ala Trump

Pernyataan Trump juga menunjukkan inkonsistensi sinyal kebijakan.