Iran Perluas Zona Operasi di Selat Hormuz, Kapal Perang AS Dipaksa Berbalik

Langkah ini dilakukan di tengah situasi kawasan yang masih memanas meski gencatan senjata antara Iran dan pasukan Amerika Serikat (AS)-Israel telah diberlakukan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan HMS Dragon akan ditempatkan lebih awal sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan operasi internasional.

Yakni guna menjaga jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman, mengutip Al Jazeera, Sabtu (9/5/2026).

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa HMS Dragon akan dikerahkan ke Timur Tengah untuk melakukan pra-posisi menjelang misi multinasional di masa depan."

"Guna melindungi pelayaran internasional ketika kondisi memungkinkan mereka untuk transit di Selat Hormuz,” kata juru bicara tersebut.

Menurut pemerintah Inggris, pengerahan HMS Dragon merupakan bagian dari perencanaan strategis Inggris bersama Prancis dalam membentuk koalisi internasional yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi di jalur vital perdagangan dunia tersebut.

“Pra-posisi HMS Dragon adalah bagian dari perencanaan yang akan memastikan Inggris siap, sebagai bagian dari koalisi multinasional yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis, untuk mengamankan selat ketika kondisi memungkinkan,” lanjut pernyataan itu.

HMS Dragon Dipindahkan Dari Mediterania Timur

HMS Dragon sendiri dipindahkan dari Mediterania timur, tempat kapal tersebut sebelumnya bertugas melindungi pangkalan Inggris di Siprus, mengutip lbc.co.uk.

Dengan pemindahan ini, kapal perusak tersebut dapat segera terlibat apabila misi pengamanan Selat Hormuz resmi diluncurkan.

Di sisi lain, situasi keamanan di kawasan masih dinilai rapuh.

Meski gencatan senjata masih berlangsung, ketegangan belum sepenuhnya mereda setelah serangan pada Jumat (8/5/2026) dilaporkan terjadi ketika pasukan AS menghantam dua kapal tanker Iran yang dituding mencoba melanggar blokade yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Rencana misi pengamanan Selat Hormuz sendiri disebut didorong oleh Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, dengan melibatkan koalisi negara-negara yang bersedia menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)