Ringkasan Berita:

• Pentagon meminta anggaran pertahanan 1,5 triliun dolar AS di tengah krisis stok amunisi.
• Persediaan senjata AS terkuras akibat dukungan militer untuk Ukraina dan konflik Iran.
• Kongres dinilai terlalu agresif memakai mekanisme darurat PDA hingga mempercepat penipisan arsenal AS.

TRIBUNNEWS.COM - Permintaan anggaran pertahanan senilai 1,5 triliun dolar AS dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disorot tajam.

Akibatnya para pejabat Pentagon menghadapi sorotan tajam dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS), lantaran membela permintaan Trump.

Dalam sidang di Capitol Hill pekan lalu, muncul kekhawatiran bipartisan terkait menipisnya persediaan amunisi strategis AS akibat keterlibatan dalam konflik global.

Pemerintah AS mengajukan dana sebesar 70,5 miliar dolar AS untuk pengadaan amunisi bernilai tinggi, naik drastis hingga 188 persen dibandingkan permintaan tahun sebelumnya.

Namun, analis dan anggota parlemen menilai peningkatan anggaran semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis persenjataan yang kini dihadapi Washington, mengutip Al Mayadeen, Senin (18/5/2026).

Sidang tersebut menyoroti tiga masalah utama:

• Cepatnya penipisan amunisi akibat operasi militer terhadap Iran
• Dampak pengiriman senjata besar-besaran ke Ukraina
• Lemahnya kapasitas industri pertahanan AS dalam memenuhi lonjakan kebutuhan strategis

Menurut laporan Responsible Statecraft, akar masalah berasal dari kebijakan pemerintah dan Kongres yang terlalu agresif menggunakan persediaan senjata nasional tanpa pengendalian jangka panjang.

Salah satu instrumen yang disorot adalah Presidential Drawdown Authority (PDA), mekanisme darurat yang memungkinkan presiden mengirim persenjataan langsung dari stok militer AS ke negara mitra.

Sebelum 2021, batas tahunan PDA hanya 100 juta dolar AS.

Namun sejak perang Ukraina pecah, Kongres beberapa kali menaikkan batas tersebut hingga mencapai 14,5 miliar dolar AS untuk mendukung Kiev.

Kebijakan itu dinilai mempercepat pengurasan cadangan senjata Amerika dan memperlihatkan rapuhnya kesiapan logistik militer AS menghadapi konflik berkepanjangan.

(*)