Rusia Tuduh Ukraina Siapkan Serangan Drone dari Negara Baltik

Ringkasan Berita:

• Rusia menuduh Ukraina menyiapkan serangan drone dari wilayah Latvia, Lithuania, dan Estonia, bahkan mengancam Latvia dengan “pembalasan” meski negara itu anggota NATO.
• Amerika Serikat langsung membela Latvia dan menegaskan komitmennya terhadap pertahanan NATO.
• Negara-negara Baltik membantah tuduhan Moskow dan menyebutnya sebagai disinformasi.
• Ketegangan meningkat setelah jet F-16 NATO menembak jatuh drone di wilayah Estonia.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.547 pada Rabu (20/5/2026).

Badan intelijen luar negeri Rusia (SVR) menuduh Ukraina sedang menyiapkan serangan pesawat nirawak terhadap Rusia dengan menggunakan wilayah Latvia, Lituania, dan Estonia sebagai titik peluncuran.

Tuduhan itu disampaikan pada Selasa di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan negara-negara anggota NATO di kawasan Baltik.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, bahkan melontarkan ancaman langsung kepada Latvia.

“Keanggotaan NATO tidak akan melindungi Anda dari pembalasan,” kata Nebenzya, Selasa (19/5/2026).

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Amerika Serikat (AS).

Duta Besar AS untuk PBB, Tammy Bruce, menegaskan Washington tetap berkomitmen penuh terhadap pertahanan seluruh anggota NATO.

“Tidak ada tempat untuk ancaman terhadap anggota dewan. Amerika Serikat tetap memegang teguh semua komitmennya kepada NATO,” ujarnya.

Pernyataan saling serang itu memperlihatkan meningkatnya ketegangan diplomatik antara Rusia dan negara-negara Barat terkait perang Ukraina yang masih berlangsung.

Baca juga: Putin Disambut Menlu China dengan Santai, Tunjukkan Rusia Tetap Teman Lama

AS Bela Latvia setelah Rusia Ancam “Pembalasan” terkait Drone Ukraina

Amerika Serikat memperingatkan Rusia agar tidak mengancam Latvia setelah duta besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyatakan bahwa Latvia bisa menghadapi “pembalasan” terkait dugaan operasi drone Ukraina.

Pernyataan keras itu muncul setelah Rusia menuduh Ukraina berencana meluncurkan serangan drone terhadap wilayah Rusia dari negara-negara Baltik, termasuk Latvia.

Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh negara-negara Baltik yang menyebut klaim Moskow sebagai kebohongan dan bagian dari propaganda.

Di tengah ketegangan tersebut, sebuah jet tempur F-16 NATO milik Rumania dilaporkan menembak jatuh sebuah drone di atas wilayah Estonia pada Selasa.

Insiden itu diduga berkaitan dengan gangguan elektronik Rusia yang menyebabkan drone jarak jauh Ukraina menyimpang hingga memasuki wilayah NATO.

Peristiwa tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap potensi meluasnya konflik Rusia-Ukraina ke kawasan Baltik dan wilayah aliansi NATO.

Latvia hingga Estonia Bantah Tuduhan Rusia soal Basis Drone Ukraina

Latvia, Estonia, dan Lithuania membantah keras tuduhan Rusia yang menyebut wilayah mereka digunakan Ukraina untuk melancarkan serangan drone terhadap Rusia.

Perwakilan Latvia di PBB, Sanita Pavļuta-Deslandes, menilai tuduhan Moskow sebagai bentuk disinformasi dan ancaman yang menunjukkan kelemahan Rusia.

“Kebohongan, disinformasi agresif, dan ancaman adalah tanda keputusasaan dan kelemahan,” ujarnya dalam sidang PBB.

Presiden Latvia, Edgars Rinkēvičs, juga menegaskan negaranya tidak pernah mengizinkan wilayah udara maupun teritorinya dipakai untuk menyerang Rusia atau negara lain.

“Rusia berbohong tentang Latvia yang mengizinkan negara mana pun menggunakan wilayah Latvia untuk melancarkan serangan,” tulisnya.

Pemerintah Estonia dan Lithuania turut membantah tuduhan serupa. Negara-negara Baltik menilai klaim Rusia merupakan upaya menciptakan narasi baru untuk meningkatkan tekanan politik terhadap anggota NATO di kawasan tersebut.

Ukraina Berduka, Dua Saudari Korban Rudal Rusia Dimakamkan di Kyiv

Suasana duka menyelimuti Kyiv pada Selasa ketika pemakaman dua saudari korban serangan rudal Rusia digelar di Biara Kubah Emas Santo Mikael.

Liubava Yakovlieva yang berusia 12 tahun dan kakaknya, Vira Yakovlieva, 17 tahun, tewas setelah rudal Rusia menghantam gedung apartemen mereka pada 14 Mei lalu.

Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 24 orang dan menjadi salah satu tragedi paling memilukan di ibu kota Ukraina dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam prosesi pemakaman, ibu mereka, Tetiana, duduk di samping peti mati kedua putrinya sebagai satu-satunya anggota keluarga yang tersisa.

Ayah kedua gadis itu, Yevhen Yakovliev, sebelumnya telah gugur sebagai tentara Ukraina di garis depan perang tiga tahun lalu.

“Ini adalah tatanan yang tidak wajar, ketika orang tua menguburkan anak-anak mereka,” kata pendeta Efrem Khomiak yang memimpin upacara pemakaman.

Ia menegaskan bahwa tragedi tersebut bukan hanya duka keluarga Yakovliev, tetapi juga luka bagi seluruh Ukraina yang terus hidup di tengah perang berkepanjangan dengan Rusia.

Inggris Longgarkan Sanksi Energi Rusia, Impor Solar dan Bahan Bakar Jet Kini Dikecualikan

Pemerintah Inggris resmi melonggarkan sebagian aturan sanksi energi terhadap Rusia dengan mengizinkan impor bahan bakar seperti diesel dan bahan bakar jet yang berasal dari minyak mentah Rusia, asalkan telah diproses atau dimurnikan di negara ketiga.

Kebijakan baru tersebut diumumkan pada Selasa dan mulai berlaku Rabu waktu setempat. Aturan itu berlaku tanpa batas waktu, meski pemerintah Inggris menyatakan kebijakan tersebut akan ditinjau secara berkala dan sewaktu-waktu dapat diubah atau dicabut.

Selama ini, minyak mentah Rusia banyak dikirim ke negara-negara seperti India dan Turki untuk diolah di kilang lokal sebelum diekspor kembali ke pasar internasional sebagai produk dari negara tersebut.

Celah inilah yang dinilai membuat penegakan sanksi terhadap sektor energi Rusia semakin sulit dilakukan.

Keputusan London muncul di tengah tekanan biaya hidup dan tingginya harga energi di Inggris. Pemerintah dinilai berusaha menjaga pasokan bahan bakar domestik tetap stabil meski langkah tersebut menuai kritik karena dianggap berpotensi membuka jalan bagi Rusia untuk tetap memperoleh pendapatan besar dari sektor energi di tengah perang Ukraina.

Uni Eropa Kritik AS karena Longgarkan Tekanan terhadap Minyak Rusia

Uni Eropa mengkritik keputusan AS yang kembali memperpanjang pengecualian terhadap sejumlah sanksi minyak Rusia.

Langkah Washington dinilai dapat mengurangi tekanan ekonomi terhadap Moskow di tengah perang yang masih berlangsung di Ukraina.

Kritik tersebut disampaikan Komisioner Ekonomi Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, pada Selasa.

Ia menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melonggarkan pembatasan terhadap sektor energi Rusia.

“Dari sudut pandang Uni Eropa, kami tidak berpikir bahwa ini adalah waktu untuk mengurangi tekanan pada Rusia,” kata Dombrovskis.

Menurutnya, Rusia justru memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga energi global, termasuk akibat konflik di Timur Tengah dan ketegangan di Iran.

Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.

Namun, Dombrovskis menyoroti bahwa pengecualian itu kini sudah diperpanjang untuk kedua kalinya, padahal awalnya dirancang hanya berlaku selama 30 hari.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di Eropa bahwa celah sanksi terhadap Rusia semakin besar dan dapat membantu Kremlin mempertahankan pemasukan untuk mendanai perang.

Inggris Izinkan Transportasi LNG Rusia hingga 2027

Inggris mengeluarkan lisensi khusus yang mengizinkan transportasi maritim gas alam cair (LNG) dari proyek energi Rusia, termasuk Sakhalin-2 dan Yamal, meski negara itu masih berada di bawah sanksi internasional terkait perang Ukraina.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Selasa sebagai bagian dari aturan sanksi Rusia yang diperbarui oleh pemerintah Inggris.

Lisensi itu mencakup berbagai layanan pendukung seperti pengiriman laut, pembiayaan, hingga jasa perantara perdagangan energi.

Pemerintah Inggris menyatakan izin tersebut akan berlaku hingga 1 Januari 2027. Langkah ini dinilai menunjukkan bahwa sejumlah negara Barat masih memberi ruang tertentu bagi perdagangan energi Rusia demi menjaga stabilitas pasokan energi global.

Proyek Sakhalin-2 dan Yamal sendiri merupakan dua proyek LNG terbesar Rusia yang memasok gas ke berbagai negara, terutama di kawasan Asia.

Meski menuai kritik dari sebagian pihak, kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya pragmatis untuk menghindari gangguan besar pada pasar energi internasional.

Ukraina Serang Kilang Minyak Rusia, Moskow Balas dengan Ratusan Drone

Perang Rusia-Ukraina kembali memanas setelah Ukraina melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Rusia, sementara Moskow membalas dengan serangan drone besar-besaran ke wilayah Ukraina.

Staf Umum Militer Ukraina pada Selasa menyatakan pasukannya berhasil menyerang kilang minyak dan stasiun pemompaan minyak Rusia dalam 48 jam terakhir. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah kawasan industri di sekitar Nevinnomyssk, Stavropol, Rusia selatan.

Gubernur Stavropol, Vladimir Vladimirov, mengatakan daerah tersebut diserang pesawat nirawak pada Rabu dini hari. Kawasan itu diketahui menjadi lokasi pabrik kimia besar Nevinnomyssky Azot, yang sebelumnya juga pernah menjadi target serangan Ukraina.

Di sisi lain, Rusia melancarkan serangan besar menggunakan 209 drone ke Ukraina pada malam sebelumnya. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya lima warga sipil dan melukai 24 lainnya, menurut pejabat Ukraina.

Gubernur wilayah Dnipro, Oleksandr Hanzha, mengatakan lima orang terluka setelah serangan Rusia menghantam kota Dnipro di tenggara Ukraina. Rangkaian serangan terbaru ini menunjukkan bahwa pertempuran antara kedua negara masih terus meningkat meski berbagai upaya diplomasi internasional terus dilakukan.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia–Ukraina secara terbuka pecah pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran ke wilayah Ukraina. Meski demikian, konflik antara kedua negara sebenarnya telah berkembang selama bertahun-tahun dan berakar dari perubahan geopolitik pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, saat Ukraina resmi menjadi negara merdeka dan mulai menentukan arah politik serta kebijakan luar negerinya sendiri.

Seiring waktu, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ukraina juga menunjukkan keinginan untuk mempererat hubungan dengan NATO. Langkah tersebut dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur dan dianggap berpotensi mengganggu keamanan strategis Rusia di perbatasannya.

Ketegangan meningkat tajam pada 2014 setelah terjadinya Revolusi Maidan, yaitu gelombang demonstrasi besar di Ukraina yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych yang dikenal dekat dengan Moskow. Setelah peristiwa itu, Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea dan mendukung kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, kawasan yang dikenal sebagai Donbas. Konflik bersenjata di wilayah tersebut kemudian berlangsung selama bertahun-tahun dan menewaskan ribuan orang.

Berbagai upaya diplomasi sebenarnya sempat dilakukan untuk meredakan konflik, termasuk melalui Perjanjian Minsk yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman. Namun, implementasi kesepakatan itu berjalan sulit karena kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

Pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya “operasi militer khusus” di Ukraina. Rusia menyatakan tindakan itu bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina serta mencegah perluasan pengaruh NATO. Namun Ukraina dan negara-negara Barat menilai langkah tersebut sebagai invasi yang melanggar kedaulatan negara.

Sejak perang dimulai, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu Barat lainnya memberikan dukungan militer, ekonomi, serta bantuan kemanusiaan besar kepada Ukraina. Di sisi lain, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menargetkan sektor ekonomi, energi, hingga keuangan.

Perang ini juga berdampak luas terhadap dunia, termasuk krisis energi, gangguan pasokan pangan global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional. Hingga kini, konflik masih berlangsung meskipun berbagai jalur negosiasi dan mediasi terus diupayakan oleh sejumlah negara dan organisasi internasional untuk mencapai gencatan senjata maupun kesepakatan damai permanen.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)