Ikatan Alumni ITB Berharap Hakim Tipikor Bersikap Jernih
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung(ITB), berharap hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) bersikap jernih
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA- Proses pelaksanaan penegakan hukum yang lemah akan mengguncang rasa aman investor. Pasalnya, sebagai pelaku bisnis, mereka mencari kepastian dalam berusaha. Jika pelaksanaan penegakan hukum berantakan, investor akan ketakutan.
Hal ini diutarakan Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Ketua Alumni ITB Sawaluddin Lubis kepada wartawan, Rabu (3/7/2013) menanggapi penanganan penanganan sidang dugaan korupsi kerjasama jaringan 2.1 Gz Indosat IM2.
“Akan mengganggu investor yang akan masuk maupun yang telah masuk di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri sudah mencatat ada 240 pelaku usaha yang menjalani model bisnis yang serupa dengan Indosat dan IM2, saya kawatir perasaan cemas akan menghantui pebisnis,” ungkapnya.
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung(ITB), berharap hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) bersikap jernih dalam memutuskan kasus dugaan korupsi kerjasama jaringan 2,1 Gz, Indosat-IM2. Jika tidak tepat dalam memutus kasus, maka nasib jasa industri telekomunikasi di Tanah Air akan terpuruk.
Sawaluddin menjelaskan, bahwa pihaknya tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril kepada terdakwa Indar Atmanto. Pihaknya yakin Indar tidak bersalah. “Beliau seorang profesional yang punya integritas baik. Diakui kiprahnya secara nasional dan internasional,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa anggota ikatan alumni mengikuti perkembangan kasus ini dari awal. Pihaknya juga menyayangkan karena, pemeriksaan tindak pidana korupsi atas Indosat-IM2 dilatar belakangi oleh motif pelapor yang ingin memeras.
Seperti dikethaui Jaksa menggangap Indar Atmanto bersalah dalam perjanjian kerjasama jaringan Indosat-IM2 atas frekeunsi 3G. Jaksa menuntut Indar kurungan 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.
Dalam nota pembelaannya, Indar menegaskan, bahwa kerjasama itu adalah antara badan hukum dengan badan hukum, bukan karena inisiatif pribadi. “Kebijakan atas inisiatif perusahaan, lalu kenapa saya yang dihukum? Ada kesalahan subjek hukum atau error in persona dalam dakwan jaksa. Ini adalah kasus salah tangkap,” ungkap Indar.
