TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sebuah model untuk reformasi sosial ekonomi dan lingkungan di Indonesia telah dirumuskan di Kantor Sekretariat Negara, Istana Negara oleh para pemangku kepentingan.

Model yang disebut Meaningful Broadband: “Rencana Aksi Indonesia, Model Bagi Negara APEC," ini disusun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Meaningful Broadband Working Group (MBWG), sebuah institusi yang diketuai oleh Ilham A. Habibie, dibawah Dewan TIK Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Riset yang dilakukan hampir dua tahun tersebut dipimpin oleh Prof Craig Warren Smith, Ketua Digital Divide Institute, sebuah organisasi dunia untuk menutup kesenjangan digital.  Riset ini juga didukung oleh World Bank dan komunitas Teknopreneur lokal, selain kampus-kampus seperti ITB dan UI.

"Agenda Meaningful Broadband, yang dirumuskan dengan melibatkan banyak periset lokal dan internasional ini, akan menjadi model implementasi bagiIndonesia Broadband Plan yang disusun Pemerintah melalui Bappenas beberapa waktu lalu," kata Ilham A. Habibie, ketua MBWG.

"Model ini menggunakan broadband sebagai cara untuk mencapai masyarakat berbasis pengetahuan yang lebih adil." Ilham menambahkan bahwa langkah pertama adalah untuk mencapai peningkatan kualitas jaringan pemerintah daerah dan sekolah di lokasi-lokasi penting di luar kota-kota besar. Langkah kedua adalah untuk mengaktifkan jaringan ini melalui program yang mengoptimalkan utilisasi.

Konsep tersebutakan mengarahkepada kampanye besar-besaran aplikasi komputer melalui sinergi campuran lokal dan internasional. "Fokus baru kementerian pendidikan tentang pembelajaran interaktif dapat lebih cepat dicapai dengan bantuan broadband," kata Prof Smith, pemimpin riset dan penggagas konsep Meaningful Broadband.

Diseminasi aplikasi komputer ini dipimpin oleh Adie Marzuki, dari Teknopreneur Indonesia. "Aplikasi adalah kunci pertumbuhan demand, yang menjamin terjadinya utilisasi yang optimal" kata Adie Marzuki, yang mengelola Sekretariat MBWG. Setyanto Santosa dari Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel yang menjadi wakil Ilham di MBWG menambahkan, "Rencana ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat diluar kota besar, dan memfasilitasi tumbuhnya masyarakat berbasis pengetahuan.”

Aspek lain dari rencana Meaningful Broadband adalah pengembangan broadband dengan strategi antisipasi perubahan iklim, yang mengandalkan elektrifikasi "pintar" dan “hijau”. "Kami mengharapkan bahwa broadband tidak hanya terbatas pada lokasi dengan listrik yang cukup, namun juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Wim Tangkilisan, Staf Khusus Presiden Yudhoyono, yang juga termasuk jajaran pimpinanMBWG.

"Meaningful Broadband dikombinasikan dengan model pemanfaatan energi surya dan biomasa untuk menurunkan emisi,adalah strategi penetrasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia," katanya. Ditargetkan 50 Daerah Tingkat II akan terjangkau program ini pada akhir tahun 2013.

Model Meaningful Broadband ini dianggap suatu inisiatif yang sangat sesuai bagi negara-negara APEC, seperti yang disampaikan oleh Nur Sulyna Abdullah, pimpinan APEC kelompok kerja telekomunikasi. Selain itu, Prof Smith berpendapat bahwa dalam kapasitasnya sebagai ketua APEC saat ini, Presiden Yudhoyono dapat menjadi pembuka jalan bagi miliaran warga di negara-negara berpendapatan menengah kebawah, dapat dimasukkan ke dalam ekosistem broadband serta mendapatkan benefit dari teknologi-teknologi terbaru secara dinamis.

"Dengan tujuan membantu negara-negara dalam APEC yang rendah dalam penetrasi broadband, model Meaningful Broadband memungkinkan negara-negara APEC membangun keunggulan komparatif sendiri, serta memungkinkan satu sama lain terlibat sebagai mitra dagang dengan posisi kekuatan yang relatif," kata Prof Smith menambahkan.

Model Meaningful Broadband tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet dan Ilham A. Habibie kepada Presiden Yudhoyono semalam Kamis 11 Juli 2013, setelah acara buka bersama di istana negara. Presiden Yudhoyono menyambut baik inisiatif ini, dan akan menindak-lanjuti dengan penerbitan peraturan serta pembentukkan kelompok kerja melalui rapat kabinet. Direncanakan implementasi pertama akan dilakukan sebelum pertemuan APEC pada bulan Oktober nanti.