TRIBUNNEWS.COM – Target kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah terus menuju babak baru. 

Kementerian Pertanian hingga kini terus mengeluarkan berbagai kebijakan agar target itu tercapai pada 2017 mendatang.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian adalah menggandeng pihak militer untuk mengawal proses penanaman tiga komoditi utama kedaulatan pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai.

Pihak militer seperti TNI dan Babinsa pun menyambut gandengan Kementerian Pertanian itu dengan melaksanakan pengawalan proses penanaman hingga panen.

Satu contoh nyata pengawalan itu terjadi di Manggarai Raya, Nusa Tenggara Timur.

Di sana TNI AD melalui anggota Babinsa menjadi ujung tombak peningkatkan produktivitas petani di atas lahan sawah seluas 2.000 hektare.

Menurut Komandan Distrik Militer (Dandim) 1612 Ruteng, Letkol (Kav) Imron Rosadi, pihaknya memang mengarahkan Babinsa menjadi ujung tombak pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan penanaman baris (jajal legowo) di areal sawah yang terletak di Lembor dan Lembor Selatan.

“Untuk di Pulau Flores dan Provinsi NTT, penanaman yang dikawal Babinsa itu menjadi yang terbesar selama musim gadu 2015,” jelas Imron pada Senin (10/8/2015) yang lalu.

Keterlibatan TNI AD melalui Babinsa tersebut, lanjut Imron, bertujuan memastikan semua tahapan penanaman padi dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah dibahas sebelumnya.

Tak pelak, kesukesan panen pun menjadi sesuatu yang monumental bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebab, kata Imron, penanaman padi secara jajal legowo terbukti bisa lebih menguntungkan petani dalam jangka panjang, bukan hanya karena program UPSUS.

“TNI pun selalu terlibat bersama petani dan mantri sejak perencanaan, penanaman, perawatan hingga panen,” tutur Imron.

Sejauh ini keterlibatan TNI dalam mendukung target kedaulatan pangan dan program UPSUS Kementerian Pertanian telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain di NTT, dukungan TNI juga terlihat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Juli 2015 lalu.

Di sana Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Binarko Sugihantyo membuka panen perdana kedelai di Kec. Kawangkoan Barat, Kab. Minahasa.

Dalam kesempatan itu Brigjen Binarko mengatakan kegiatan itu dilakukan dalam rangka mendukung target kedaulatan pangan.

“Kami hanya memberi dukungan dan arahan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk kedaulatan pangan, sehingga nantinya masyarakat bisa sejahtera,” ujar Binarko pada Jumat 24 Juli 2015 silam.

Adanya dukungan dan keterlibatan TNI dalam proses penanaman tiga komoditi utama UPSUS memang kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) yang digelar di Jakarta, awal Juni 2015 lalu.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Pertanian merumuskan 11 kebijakan yang akan dilakukan untuk mempercepat target kedaulatan pangan.

Salah satunya pelibatan TNI beserta seluruh jajarannya untuk membantu petani di seluruh daerah di Indonesia.

Untuk provinsi NTT sendiri, total lahan pertanian yang tersedia mencapai 16.787 hektare. Dari jumlah seluas itu dibutuhkan 4.000 ton pupuk NPK setiap tahunnya.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Manggarai Barat, Anggalinus Gapul, pihaknya telah menyampaikan kebutuhan pupuk kepada pemerintah provinsi.

Diharapkan kuota pupuk di daerah tersebut dapat terpenuhi setiap tahunnya.

Sementara itu Kepala Bidang Produksi Reinilda Patinsi mengingatkan panen yang melimpah dari program UPSUS jangan sampai menguntungkan pengijon.

Kementerian Pertanian sendiri terus memantau pelaksanaan program UPSUS demi tercapainya target kedaulatan pangan pada 2017 mendatang.

Berbagai bantuan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) pun telah diberikan kepada para petani di berbagai daerah di Indonesia. (advertorial)